Nusron Wahid Balas Sindiran Megawati Soal Orde Baru, Menteri Asal PDIP di Kabinet Jokowi Terseret

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 terkini.

Politisi Golkar, Nusron Wahid balas sindiran Megawati soal Orde Baru yang ditujukan kepada Jokowi.

Menteri asal PDIP di kabinet Jokowi terseret, lantaran Nusron Wahid menyebut secara terang dalam balasannya atas pernyataan Megawati.

Ya, Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyindir adanya kekuasaan orde baru (orba).

Baca juga: Video Orasi Megawati: Penguasa Sekarang Bertindak seperti Orde Baru, Relawan: Lawan, Lawan, Lawan!

Baca juga: Bobby Nasution Belum Ingin Keluar dari PDIP Namun Dukung Gibran Jadi Cawapres Prabowo Subianto

Baca juga: Sudah Dapat Restu Jokowi Pinang Gibran, Prabowo Subianto Deklarasi Cawapres Senin 23 Oktober

Nusron menuturkan bahwasanya Presiden Jokowi tidak mungkin berkuasa dengan gaya zaman orde baru.

Pasalnya, kekuasaan kini terdesentralisasi ke berbagai partai politik.

Nusron justru menyinggung tanda-tanda orde baru itu bisa terjadi manakala sentralisasi kekuasaan hanya di tangan satu partai politik.

Ia lalu menyinggung sejumlah menteri yang diduga melakukan mobilisasi.

Nusron pun menyinggung Menpan RB Azwar Anas yang juga merupakan kader PDIP.

Baginya, jika ada kasus mobilisasi ASN, maka tindakan itu hanya bisa dilakukan Azwar Anas.

"Jadi kalau dikatakan mirip orde baru karena ada mobilisasi ASN yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menpan RB, jangan Menpan RB-nya itu dari, nah saya ga sebut, dari partai tertentu," kata Nusron di Media Center Prabowo-Gibran di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Ia pun menyinggung soal potensi adanya mobilisasi tenaga sosial perlindungan sosial seperti pendamping PKH.

Mereka dinilai berpotensi untuk dimobilisasi.

"Nah itu juga hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu," katanya.

Baca juga: Berita Terkini Koalisi Partai Capres 2024 dan Partai Pengusung Anies, Ganjar, Prabowo Subianto

Nusron kemudian membahas potensi mobilisasi di tempat lain.

Dia bilang, potensi adanya mobilisasi di lembaga permasyarakatan (lapas) yang juga hanya bisa dilakukan oleh Menkumham Yassona Laoly yang berasal dari kader PDIP.

"Yang bisa dimobilisasi adalah lapas lapas ya kan lapas lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu," katanya.

Karena itu, Nusron menuturkan bahwasanya kemungkinan adanya mobilisasi para pendamping desa.

Dia bilang, hal ini hanya bisa dilakukan seorang menteri yang berasal dari PDIP.

"Para pendamping pendamping desa yang bisa mempengaruhi kepala desa pembangunan desa diklaim sama ditakut-takutin kalau nggak ikut nanti nggak akan ke bagian pembangunan desa itu juga dari menterinya dari partai tertentu," katanya.

Terakhir, Nuaron menyatakan salah satu ciri gaya orde baru adalah intelijen negara dipakai untuk kepentingan memenangkan paslon tertentu.

Dia mengungkit kasus pj kepala daerah diminta membuat fakta integritas memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh BIN.

"Salah satu ciri lagi Orde Baru adalah Intelijen Negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang kemudian membuat fakta integritas supaya memenangkan calon tertentu dan saya tahu dan kita semua paham dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu bukan oleh Pak Jokowi dan kita juga sama-sama tahu bahwa aparatur aparatur ini juga mempunyai kedekatan dengan pihak-pihak siapa," pungkasnya.

Baca juga: 3 Hasil Survei Capres 2024 November 2023, Anies Baswedan vs Prabowo Subianto vs Ganjar Pranowo

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) relawan Ganjar-Mahfud seluruh Pulau Jawa, Senin (27/11/2023) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati turut memberikan pembekalan kepada seluruh relawan Ganjar-Mahfud yang hadir.

Megawati menaruh fokus pada kondisi politik tanah air saat ini.

Dirinya menilai, saat ini ada keadaan dimana penguasa mulai menekan rakyat.

"Kamu (penguasa) musti liat perundangan bolehkah kamu menekan rakyat mu, boleh kah kamu memberikan apapun juga kepada rakyat mu tanpa melalui perundangan yang ada di RI ini?" kata Megawati disambut keriuhan dari relawan Ganjar-Mahfud, di Hall B Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Lebih lanjut, dalam momen ini, Megawati mengungkapkan adanya kejengkelan yang dirasakan.

Sehingga, dirinya turut menyinggung soal kondisi kekeluargaan yang belakangan memang menjadi polemik dalam pilpres kali ini.

"Lalu keluarganya itu sama sih? Engga deh, sorry deh. Emang keluarganya polisi juga engga lah, makan baso juga, Takut atau tidak?" tanya Megawati kepada pada sukarelawan.

"Tidak," jawab relawan.

"Yes begitu dong. Aih mustinya ibu tidak boleh ngomong begitu, tapi ibu jengkel," tegas Megawati.

Baca juga: Prabowo Subianto Asuh Anak Prajurit TNI AU yang Gugur dalam Insiden Kecelakaan Pesawat di Pasuruan

Lebih lanjut, dirinya bahkan sampai menyinggung kalau pemerintahan atau penguasa saat ini merupakan cerminan di masa orde baru.

Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku merasakan betul kondisi perpolitikan di masa orde baru.

"Republik ini penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" ungkap Megawati.

"Benar tidak? merdeka, merdeka merdeka, menang kita Ganjar-Mahfud satu putaran," tegas Megawati yang diikuti teriakan 'lawan' dari para relawan yang hadir. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TKN Prabowo-Gibran Bela Jokowi Sikapi Megawati Sindir Seperti Zaman Orde Baru, Singgung Menteri PDIP