TikTok Shop Buka Lagi Merger dengan GoTo, Pemerintah Minta Utamakan Produk UMKM dan Keamanan Data

TRIBUNKALTIM.CO - TikTok Shop buka lagi merger dengan GoTo, pemerintah minta utamakan produk UMKM dan keamanan data.

Kabar TikTok Shop buka lagi makin berembus kencang.

Para online shop yang biasa berjualan di TikTok juga sudah menantikannya.

"Sinyal" diluncurkannya kembali TikTok Shop semakin jelas menyusul manajamen TikTok membuka sejumlah lowongan pekerjaan untuk mengisi posisi jabatan untuk layanan dagangnya itu.

Baca juga: Kapan TikTok Shop akan Dibuka Lagi? Pemerintah Sebut TikTok Shop Lagi Urus Izin

Baca juga: Kapan Tiktok Shop Dibuka Kembali? Cek Penjelasan Pemerintah dan Alasan Ditutup

Baca juga: Kapan Tiktok Shop Dibuka Kembali? Cek Penjelasan Pemerintah Soal Tanggal Peluncuran

Hadirnya kembali TikTok Shop ini pun disebut-sebut dilakukan dengan aksi merger atau bergabung antara TikTok dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) atau GoTo.

Ihwal itu, akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Hargo Utomo menilai, aksi merger itu perlu diamati dalam berbagai hal.

Salah satunya adalah mengenai kepemilikan data dan keamanan data pengguna atau konsumen.

Dia mewanti-wanti pemerintah agar waspada terhadap perlindungan data yang memiliki kemungkinan data transaksi masyarakat disedot dan dikendalikan oleh pihak asing.

"Yang perlu diwaspadai adalah data ownership dan data security. Undang-Undang perlindungan data pribadi akan berkurang maknanya jika kepemilikan data dan akses terhadap traffic transaksi data dikendalikan oleh pihak asing," kata Hargo saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/12/2023).

Hargo mengaku tak heran, jika TikTok Shop pasti akan kembali ke Tanah Air.

Sebab, menurut dia, TikTok melihat pasar Indonesia yang begitu besar untuk dimanfaatkan.

Oleh sebab itu dia berharap agar pemerintah bisa mengawasi betul rencana bisnis tersebut.

Sebab, keamanan data konsumen merupakan hal sangat penting dimiliki oleh negara.

Baca juga: TikTok Shop Bakal Buka Lagi, Menteri Koperasi Teten: Sudah Hubungi Bukalapak, Tokopedia dan CT Corp

"Sebagai regulator, sudah saatnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap arus uang dan barang via e-commerce untuk kepentingan national interest & sovereignty (kepentingan dan kedaulatan nasional)," kata Hargo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mewanti-wanti soal keamanan data yang pada saat itu marak soal adanya ProjectS yang disebut-sebut adalah program besutan TikTok.

Jokowi mengaku sempat kaget setelah mengetahui adanya satu aplikasi yang berhasil memancing 123 juta orang dalam hitungan bulan karena ada pembelian yang sangat masif.

Ia memberi perhatian pada keamanan data dan perilaku konsumen Indonesia yang dianggap sudah dikuasai dengan predatory pricing.

“Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita gak sadar, tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi,” kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (4/10/2023).

Harus Dukung Bisnis UMKM

Kementerian BUMN mewanti-wanti TikTok jika ingin membuka kembali bisnis dagang daringnya, TikTok Shop.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN Loto Srianita mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan TikTok Shop pada November 2023.

Pada pertemuan tersebut, pihaknya meminta agar TikTok Shop tetap mendukung bisnis UMKM.

“Kita sudah bertemu dan kita menyampaikan ke TikTok konsen kita bahwa kita enggak kekurangan produk UMKM. Jadi yang harus diutamakan adalah produk-produk UMKM (dijual di TikTok Shop,” ujar Loto kepada media di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Dia menuturkan, pemerintah sangat terbuka dengan kehadiran TikTok Shop asal mau mengikuti regulasi dan memberikan pintu terbuka ke UMKM agar berkembang di TikTok Shop.

Selain itu, pihaknya juga meminta TikTok Shop untuk aktif memonitoring transanksi dagangannya nanti agar tidak merugikan UMKM.

“Jangan sampai kekhawatiran kita itu yang diperjualbelikan kebanyakan produk impor. Sudahlah produknya bukan lokal, jangan sampai diberikan kesempatan,” kata Loto.

Sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menyamaikan hal serupa.

Teten menyatakan bahwa pemerintah tak keberatan jika TikTok memang bergabung ke PT GoTo Gojek tokopedia Tbk (GOTO) atau GoTo sebagai salah satu upaya membuka TikTok Shop.

Hanya saja, yang menjadi harapan khusus dari pemerintah jika TikTok Shop kembali dibuka adalah manajemen TikTok dan GoTo harus memastikan aktivitas predatory pricing dalam layanan bisnisnya itu tidak ada.

Baca juga: Kapan TikTok Shop Dibuka Kembali? Kemenkop UKM Berikan Bocoran, Kemungkinan Gabung dengan E-commerce

“Saya sampaikan kepentingan pemerintah adalah jangan sampai ada lagi praktik predatory pricing karena itu akan memukul UMKM,” ujar Teten kepada media saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

“Mereka juga harus respect terhadap pengembangan ekonomi nasional. Kita ingin digital ekonomi juga mulai terapkan bisnis model yang berkelanjutan,” sambungnya.

Predatory pricing adalah istilah perdagangan yang merujuk pada praktik permainan harga.

alam banyak kasus, korban predatory pricing umumnya menyasar pemain yang lebih lemah atau tak memiliki kekuatan modal besar.

Terjadinya predatory pricing apabila produsen, distributor, atau importir dengan sengaja menjual produknya terlampau murah dibanding produk sejenis dengan tujuan mematikan pesaingnya.(*)

Ikuti saluran Tribun Kaltim di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdSxwHVvTbruIloW3H

Ikuti kami di Google Berita untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Balik Rencana Merger TikTok dan GoTo, Kepemilikan Data dan "Traffic" Jadi Perhatian" dan "TikTok Shop “Come Back”, Kementerian BUMN: Utamakan Produk UMKM"