Aksi Mahasiswa Tolak Politik Dinasti, Mulai Bergerak Bagikan Stiker

TRIBUNKALTIM.CO -- Mahasiswa tolak politik dinasti, mulai bergerak gelar aksi bagikan stiker hingga ajak masyarakat  untuk tidak pilih orang yang terlibat politik dinasti.

Pilpres 2024 ini diwarnai dengan politik dinasti.

Bahkan media luar negeri pun sudah menyoroti hal ini.

Kini, ratusan mahasiswa menyerukan penolakan terhadap politik dinasti dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Sultan Kutai Kartanegara Doakan dan Restui Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Baca juga: Terjawab, Rancangan KPU Jadwal Pilpres 2024 Putaran 2, Pemungutan Suara di Juni, Cek Survei Terbaru

Baca juga: Kompak di Debat Capres, Cek 5 Kode Anies dan Ganjar Bersatu Lawan Prabowo di Putaran 2 Pilpres 2024

Mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi ini menyebarkan striker dan selebaran anti-politik dinasti di depan Gedung kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat Tangerang, Kamis (10/1/2024).

"Mahasiswa menolak praktik itu dan mengajak masyarakat pengguna jalan yang melintas untuk tidak memilih orang yang terlibat dalam politik dinasti dan punya sejarah masa lalu yang kelam, yaitu penculikan aktivitas,” kata Glamora perwakilan salah satu mahasiswa kepada Kompas.com (Kamis/11/2024).

Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu diikuti ratusan mahasiswa Kampus UIN dan beberapa kampus sekitar Ciputat, seperti UMJ, Ganesha, Unpam.

Glamora menyebutkan, aksi serupa juga dilakukan di banyak daerah dan kota. Sampai hari ini, dia mengklaim lebih kurang ada 800 kampus di 35 provinsi di Indonesia.

“Teknisnya memang beda-beda, ada yang skalanya besar, ada yang skalanya kecil, tetapi memang kita pusatkan di UIN Jakarta karena kita yang menginisiasi dan mengonsolidasikan teman-teman kampus, aktivis, dan mahasiswa di berbagai kampus,” ucap Glamora.

Dalam selebaran poster yang dibagikan itu, terdapat data-data dan fakta-fakta sejarah yang dikumpulkan dari beberapa media.

Mahasiswa juga meminta kepada Jokowi, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI- Polri untuk netral menjelang pemilu.

“Jangan sampai kita menemukan kecurangan dan ada keberpihakan aparat penggunaan insfastruktur negara untuk memenangkan paslon tersebut, karena kita melihat hari ini pengerahan lembaga negara itu sangat nyata, sangat terlihat,” ungkap Glamora.

Diketahui, nantinya akan ada aksi serupa yang lebih besar dan akan dipusatkan di satu titik.

Aksi pembagian poster ini termasuk dari salah satu rangkaian penolakan adanya politik dinasti di Indonesia, yang sebelumnya pernah dilakukan pada aksi penolakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan batas minimum cawapres.

Baca juga: 6 Hasil Survei Elektabilitas Capres Terbaru, Terjawab 2 Paslon yang Maju ke Putaran 2 Pilpres 2024

Disorot media asing