Pilpres 2024
Aksi Mahasiswa Tolak Politik Dinasti, Mulai Bergerak Bagikan Stiker
Mahasiswa tolak politik dinasti, mulai bergerak gelar aksi bagikan stiker hingga ajak masyarakat untuk tak pilih orang yang terlibat politik dinasti.
Pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mengundang perhatian media asing.
Koran kredibel dari Amerika Serikat (AS) The New York Times, Minggu (7/1) bahkan mengulas potensi akan dimulainya dinasti Presiden Indonesia Joko Widodo melalui pilpres 2024 setelah Gibran mendampingi Prabowo Subianto.
Artikel berjudul ‘For Indonesia's President, a Term Is Ending, but a Dynasty Is Beginning,' mengungkapkan Gibran lolos ke perhelatan pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya, Anwar Usman.
Saat itu MK mengubah persyaratan menjadi capres atau cawapres.
The New York Times menulis ada dugaan Jokowi berada di balik layar mengatur keberlanjutan kekuasaannya melalui anaknya jelang berakhirnya masa jabatan.
Pernikahan Anwar Usman dengan adik Jokowi, Idayati, pada 2020 juga dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan.
"Saat itu, pakar hukum sudah memperingatkan adanya konflik kepentingan di masa depan," tulis The New York Times seperti dilansir Tribunnews.
Sorotan media terkemuka AS ini menjadi refleksi bahwa situasi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Baca juga: 9 Polling/Hasil Survei Jelang Pilpres 2024 Terbaru, Inilah Elektabilitas Capres Setelah Debat
Untungkan elite tertentu
Pengamat media dan politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Serpong Ambang Priyonggo, mengemukakan dari perspektif demokrasi, upaya mengotak-atik konstitusi, yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas usia cawapres ini telah menggoyahkan nilai kesetaraan dan keadilan atas akses berpolitik warga negara.
“Ini karena berujung pada pemberian ruang dan keuntungan hanya kepada segelintir kelompok elite tertentu demi status quo kekuasaan,” ujar Ambang, Rabu (10/1/2023).
Menurutnya, dari sudut pandang media AS yang hidup pada iklim demokrasi, tentu fenomena ini dipandang sangat memiliki nilai berita proximity (kedekatan) dan impact (dampak).
“Terlebih ini terjadi di Indonesia yang konon merupakan negara demokratis terbesar keempat di dunia,” pungkas Ambang.
Seperti diberitakan, pada 16 Oktober 2923 MK "mengizinkan: kepala daerah maju di pemilihan presiden meski belum berusia 40 tahun.
Pro dan kontra
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.