Jokowi Bagi Bansos tak Ajak Mensos, Bahlil: Bu Risma Bisa Bagi-bagi Sendiri, Tugas Dia Kok

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi bansos tak ajak Mensos, Bahlil Lahadalia bereaksi singgung Tri Rismaharini.

Penyaluran bansos oleh Presiden Jokowi menjalang Pemilu 2024 menjadi sorotan. 

Apalagi terkait klaim bansos dari bantuan pribadi.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa bansos atau bantuan sosial merupakan program pemerintah yang dananya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Bansos juga menjadi sorotan karena Jokowi yang rajin membagikan langsung dan tak mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca juga: Tak Libatkan Mensos Risma dalam Penyaluran Bansos, Presiden Jokowi Kena Kritik PDIP

Baca juga: Alasan Presiden Jokowi tak Ajak Mensos saat Bagi-bagi Bansos, Sekjen PDIP Ungkap Cerita Risma

Baca juga: Isi Pantun Butet Kertaredjasa, Kritik Tajam ke Jokowi, Singgung Bansos, Revolusi Mental Hingga MA

Terkait hal itu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turut buka suara.

Respons Bahlil Lahadalia menanggapi kritik Wapres ke 10 dan ke 12, Jusuf Kalla terkait turun tangannya Jokowi dalam pembagian bansos yang disinyalir sebagai poltisasi pada nuansa Pemilu.

Bahlil pun angkat bicara terkait pembagian bansos baik berupa sembako maupun tunai merupakan program pemerintah.

"Mana ada politisasi. Bansos ini kan di DPR, semua fraksi ada di sana dan menyetujui. Mensos kan dari PDIP. Dimananya yg politisasi? Penerimanya pun sudah terdaftar sebelum Pilpres. Hanya secara kebetulan saja mau pemilu. Masa mau pemilu ga dikasih makan orang," kata Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Bahlil juga menegaskan Menteri Sosial Risma tetap dilibatkan dalam persoalan bantuan sosial, meski dalam momen pembagiannya Risma tak diajak.

"Bila perlu bu Risma bisa bagi-bagi sendiri. Tugas dia kok. Dia buat aja acara bagi-bagi sembako. Itu tupoksinya dia kok. DIPA nya DIPA nya dia di kemensos. Ya kalau ga diajak, memang kita ini kan pembantu. Siap untuk diajak dan siap untuk tak diajak," kata Bahlil Lahadalia.

Alasan Presiden Jokowi tak Ajak Mensos saat Bagi-bagi Bansos, Sekjen PDIP Ungkap Cerita Risma

Diberitakan sebelumnya, pembagian bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan di tengah Pilpres 2024 lantaran Presiden Jokowi membagikan sendiri tanpa didampingi Mensos, Tri Rismahari ini yang biasa disapa Risma.

Ketidakhadiran Mensos Risma yang merupakan kader PDIP saat Jokowi bagi-bagi bansos kemudian ramai dikaitkan dengan ketegangan Presiden Joko Widodo dengan partai yang membesarkan namanya.

Terbaru, perwakilan Istana mengakui Presiden Jokowi memang tidak mengajak Mensos Risma saat bagi-bagi bansos namun alasannya bukan karena Risma kader PDIP.

Sementara itu, Sekjen PDIP mengungkap cerita Mensos Risma dan menyinggung soal bansos yang dibagikan Jokowi.

Pembagian bansos yang dinilai politisasi jelang Pilpres 2024 semakin santer. 

Baca juga: Beras Bansos Ditempel Stiker Capres, Cak Imin: Menumpangi Hak Rakyat Itu Namanya Tak Punya Malu

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui Presiden Jokowi tidak mengajak Mensos Risma membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini.

Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden Jokowi akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan.

Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan.

Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP), Ari membantahnya.

"Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian," tegasnya.

Adapun akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap menyalurkan bansos untuk masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah. Bansos yang disalurkan antara lain bantuan pangan, bantuan El Nino dan bantuan untuk pedagang pasar.

Saat menyalurkan berbagai bansos tersebut Presiden menyampaikannya sendiri atau didampingi sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Baca juga: Permintaan Airlangga kepada Warga Penerima Bansos, Bicara Terima Kasih ke Pak Jokowi, Tolong Direkam

Sebagaimana diketahui, Mensos Tri Rismaharini merupakan kader dari PDI-P yang saat ini mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar Prabowo-Mahfud MD.

Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP selaku parpol yang menaunginya disinyalir semakin renggang.

Hal tersebut terjadi usai putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya juga merupakan kader PDI-P, maju sebagai cawapres dari capres Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.

Cerita Risma Diungkap Sekjen PDIP

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini soal suasana rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman.

"Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet.

Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Hasto pun menyinggung soal langkah Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini gencar membagikan bansos tanpa melibatkan Risma.

Baca juga: Temukan Ini Saat Blusukan di Samarinda, Anies Sampaikan Progam Bansos Plus Agar Komoditas Terjangkau

Hasto menduga Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDIP.

PDIP merupakan parpol pengusung pasangan calon nomor urut 3. Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Di sisi lain, Jokowi diyakini mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto. 

Atas curhatan Risma, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini mengkhawatirkan soliditas menteri-menteri kabinet Jokowi tak lagi seperti dulu.

"Jadi, ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat saja diperiksanya, waduh sudah berlebihan," pungkasnya.

Kendati demikian, menurut Hasto, hal tersebut tidak memengaruhi Risma untuk tetap bekerja.

Sebab, Risma disebut tetap mementingkan rakyat dan bangsa dengan menggunakan integritasnya.

Baca juga: Pernyataan Menohok Wakil Presiden, Maruf Amin: Bansos Melestarikan Kemiskinan

"Tugas untuk rakyat bangsa dan negara, harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk urus rakyat diperlukan integritas, keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Ibu Risma," ungkapnya.

Risma: Saya Laksanakan sesuai Aturan

Mensos Tri Rismaharini menegaskan, pembagian bantuan sosial atau bansos sudah dilaksanakan sesuai aturan.

Hal ini disampaikan Risma merespons kekhawatiran sejumlah pihak bahwa penyaluran bansos sebagai alat politisasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Yang jelas saya sudah laksanakan sesuai aturan.

Saya bergerak dari usulan kepala daerah, kemudian kami bagi sesuai aturan," kata Risma usai menghadiri HUT ke-51 PDIP di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (10/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

"Insyaallah yang saya kerjakan itu juga diperiksa BPK rutin. Saya juga data, kami juga diperiksa oleh KPK rutin," imbuh dia.

Selain itu, lembaga yang dipimpinnya juga diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mensos Risma memastikan bansos akan terus diberikan kepada masyarakat selama dananya tersedia.

"Yang jelas, bahwa tidak ada niatan sedikit pun dari kami Kementerian Sosial untuk menyalahgunakan itu. Insyaallah kami bisa menjaga amanah itu," ucap Risma.

Pembagian bansos, jelas Risma, diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Menurutnya, harus ada musyawarah desa untuk menyalurkan bantuan pemerintah ke tangan yang tepat.

"Saya ingin sampaikan bahwa ini amanah. Semua tadi saya katakan disumpah.

Saya disumpah, kepala desa, lurah, camat, dan bupati disumpah. Pertanggungjawaban bukan hanya di dunia," ucap dia. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.