Dukung Revisi UU Ciptaker, Ketua Hanura Kaltim Sebut Capres 01 dan 03 Punya Kesamaan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Partai Hanura Kalimantan Timur, Surpani Sulaiman dan Ketua Partai PKB Kaltim, Syafruddin mendukung revisi undang-undang Cipta Kerja saat Nobar Debat Capres putaran terakhir yang digagas Tribun Kaltim, Minggu (4/2/2024).

Berdasarkan hal ini, menurut Surpani, pasangan capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memiliki kesamaan.

Untuk diketahui, dalam nobar Debat Capres ini, Syafruddin mewakili tim pemenangan daerah Paslon 01 Anies-Muhaimin. Sementara

Surpani mewakili tim pemenangan daerah Paslon 03, Ganjar-Mahfud.

"Ada chemistry dan kesamaan antara 01 dan 03. Sama sama dilahirkan dari cluster kepala daerah yang notabennya memiliki pengalaman dalam memimpin daerah itu," ungkapnya.

Saat ditanyai Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim sekaligus pemandu acara, Ibnu Taufik Jr, terkait pendapatnya pada rencana revisi Undang-undang Cipta Kerja, Surpani mengaku telah mengunjungi sekitar 52 desa di Penajam Paser Utara.

Baca juga: Viral di Medsos, Arti Bahasa Isyarat yang Digunakan Anies saat Pembukaan Debat Kelima Capres 2024

Baca juga: Tim Pendukung Saling Bersorak Saat Nobar Debat Capres, Pendukung Prabowo-Gibran Paling Nyaring 

Ia mendapati adanya pergusuran tanah secara paksa hingga hak-hak warga yang terabaikan. Sehingga, menurutnya, undang-undang Cipta Kerja harus di revisi.

Jadi kalau ada calon presiden yang menyatakan pro terhadap IKN, tapi di satu sisi sebenarnya melakukan penindasan terhadap warga sekitar, ini agak naif sebenarnya," jelasnya.

Sebab, menurut dia, pasal demi pasal undang-undang Cipta Kerja hampir 80 persen merugikan masyarakat dan menguntungkan pengusaha.

Baca juga: Kemeriahan Nobar Debat Capres di Rumah Pemenangan AMIN Samarinda, Bukan Hanya Oke, Tapi The Best

Bahkan, ia menganggap, undang-undang ini lahir secara "prematur" sehingga harus diubah baik dari sistem hingga lembaga politiknya.

"Makanya lembaga politik itu harus dirubah sistem dan orangnya. Kalau di dalamnya orang-orang yang di kontrol dengan kekuasaan dan duduk di legislatif karena uang, bisa dipastikan negara akan hancur. Karena bukan bicara kepentingan rakyat, tapi kepentingan siapa yang memberikan kekuasaan itu," pungkasnya. (*)