KPU Mahulu Sebut Biaya Pembuatan TPS Sesuai Kondisi Lapangan

TRIBUNKALTIM.CO,UJOH BILANG - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada 14 Februari 2024.

Pemilu ini akan melibatkan lebih dari 192 juta pemilih yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan bahwa pemilu dapat diselenggarakan secara jujur, adil, dan transparan, diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Salah satu komponen biaya pemilu yang cukup besar adalah biaya operasional tempat pemungutan suara (TPS).

TPS merupakan tempat di mana pemilih datang untuk memberikan suaranya.

Ketua KPU Mahulu, Frederik Melawen mengatakan untuk penganggaran pembuatan TPS akan disesuaikan dengan kondisi TPS masing-masing wilayah.

Baca juga: KPU Mahulu Gelar Persiapan Sebelum Distribusi Logistik

Baca juga: Partisipasi Warga Jadi Tantangan Sekaligus Tolok Ukur Kesuksesan KPU Mahulu Menggelar Pemilu 2024

Jika ada TPS yang tidak membutuhkan anggaran maka dana akan diberikan untuk TPS yang lebih membutuhkan anggaran yang lebih besar.

Hal ini dilakukan karena biaya operasional di Mahulu relatif lebih mahal dibandingkan dengan kabupaten lain, kebiasaan ini telah dilakukan sebelumnya.

Mengenai rincian anggaran, dengan tegas Ia mengatakan bahwa hal itu diatur oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Kalau ancang-ancang saya belum bisa memberikan gambaran karena angkanya nanti di DIPA ya," katanya, Selasa (6/2/2024).

Namun, mengenai angka jelasnya, Ketua KPU Mahulu ini belum bisa memberikan angka pasti.

Ia mengkhawatirkan jika telah memasang angka akan membersikan persepsi yang salah.

"Karena ini nanti berkaitan dengan DIPA, kalau saya bilang nanti angkanya Rp 1 juta nanti tiba-tiba Rp 2 juta," ujarnya.

Ia mengaku ragu memberikan nilai angka yang pasti karena angka tersebut masih bisa berubah sesuai kebutuhan di lapangan.

Baca juga: KPU Mahulu Gelar Simulasi Penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024

"Bisa juga dibawah itu nanti dikira lagi KPU melakukan pemotongan atau apa," imbuhnya.

Maka dari itu, mengenai anggaran Ia mengaku masih menunggu kebijakan dari pusat.

"Kita tunggu saja kebijakan dari pusat kebijakannya nanti seperti apa," pungkasnya. (*)