Relawan Ganjar-Mahfud Minta Pilpres 2024 Diulang serta Mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu

TRIBUNKALTIM.CO - Relawan Ganjar-Mahfud minta Pilpres 2024 diulang serta mengganti komisioner KPU dan Bawaslu.

Sejumlah organisasi relawan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menolak hasil Pilpres 2024.

Kendati hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan siapa pemenang Pilpres 2024.

Namun dari hasil real count sementara, paslon 02 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka unggul telak dibanding Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Baca juga: Jumlah Perolehan Suara Komeng untuk DPD Dapil Jabar Ungguli Semua Parpol dan Ganjar-Mahfud

Baca juga: Hitung Cepat 3 Survei, Inilah Final Hasil Quick Count Pilpres 2024, Skor Anies dan Ganjar

Baca juga: Final Hasil Quick Count Pilpres 2024, Anies dan Ganjar Tertinggal Jauh Versi Hitung Cepat 3 Survei

Relawan Ganjar-Mahfud MD Meminta agar pelaksanaan Pilpres 2024 diulang karena dianggap penuh kecurangan.

"Meminta kepada KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini," kata perwakilan relawan, Haposan Situmorang dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Sabtu (18/2/2024).

Haposan membeberkan kecurangan itu terjadi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat usia pencalonan presiden yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat berlaga di Pilpres 2024.

Ia juga menyinggung sikap KPU yang menerima pendaftaran Gibran meski belum ada revisi aturan setelah MK mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam keputusanya komisioner KPU dinyatakan berdalah, ini sifatnya final and binding," kata Haposan.

Selain pencalonan Gibran, para relawan juga menilai Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024 dengan mengerahkan aparat dan bantuan sosial untuk memenangkan kandidat tertentu.

Haposan juga menyinggung dugaan penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik demi mendukung slah satu pasangan.

"Dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis yang mendatangkan keuntungan bagi paslon tertentu secara sungguh-sungguh telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi," kata dia.

Seperti diketahui, hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dan berpotensi menang satu putaran.

Berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas per Sabtu (17/2/2024) siang dengan data masuk 99,80 persen, Prabowo-Gibran memperoleh 58,48 persen suara.

Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mendulang 25,21 persen suara.

Lalu, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 16,31 persen suara.

Baca juga: Akhirnya Mahfud MD Jelaskan Soal Isu Dirinya Tak Kompak dengan Ganjar, Akui 4 Hari Tak Komunikasi

PKB Belum Tentukan Sikap

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan belum memutuskan sikap, apakah akan menjadi oposisi pemerintah atau bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di urutan pertama.

Sementara itu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung PKB berada di urutan kedua dengan selisih suara yang cukup jauh.

"Tidak berbicara masalah PKB ada kesiapan atau melakukan suatu sikap koalisi atau oposisi belum ada sampai sekarang,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Baca juga: Bukan Anies atau Ganjar, Prabowo Akui Rival Beratnya Ajudan Sendiri, Mayor Teddy Langsung Senyum

Cucun menegaskan, sampai saat ini tahapan Pemilu 2024 belum berakhir.

Pihaknya pun masih fokus pada proses rekapitulasi suara.

Ketua Fraksi PKB di DPR RI itu juga menyatakan, keputusan apakan partainya akan merapat pada kubu Prabowo jika mereka dinyatakan menang pemilu ditentukan melalui rapat resmi di internal PKB.

Di sisi lain, PKB juga mesti membahas langkah politik itu dengan partai koalisi pengusung pasangan Anies-Muhaimin yakni Nasdem dan PKS.

“Belum ada (kesimpulan) sampai sekarang,” ujar Cucun.

Isu keberadaan partai oposisi jika Prabowo-Gibran diumumkan sebagai pemenang pilpres mengemuka setelah PDI-P menyatakan siap berada di luar pemerintah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai negara yang tidak menerapkan sistem parlementer sebenarnya tidak ada istilah oposisi.

Namun, sepanjang sejarah politik pasca reformasi 1998, PDI-P pernah berada di luar pemerintah yakni pada 2004-2009 dan 2009-2014.

Baca juga: Hasil Real Count Pilpres 2024 di Kaltim: Prabowo 67, Anies 21, Ganjar 10, Data Masuk 55 Persen

Saat itu, Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono menang dalam dua pemilu.

”Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Bahkan, tugas di luar pemerintahan suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto, dikutip dari Kompas.id.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Artikel ini telah tayang di Kompas.com