6 Kontroversi Terkait Aplikasi Sirekap dalam Pemilu 2024 yang Harus Kamu Ketahui

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut ini enam kontroversi terkait aplikasi Sirekap dalam Pemilu 2024 yang harus kamu ketahui.

KPU dan aplikasi Sirekap menjadi sorotan publik usai pemungutan suara Pemilu 2024.

Pasalnya banyak ditemukan salah konversi data dari formulir C-1 Plano ke aplikasi Sirekap Pemilu 2024.

Baca juga: Real Count KPU Terbaru! Ranking 10 Besar Nama Caleg DPRD Samarinda Dapil 5 yang Berpotensi Lolos

Bahkan kesalahan-kesalahan ini juga ramai diunggah media sosial.

Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilu 2024

Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik, sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk:

1. Menyajikan Hasil Penghitungan Suara

Sirekap menampilkan data hitungan suara dari formulir C1 hasil pengumpulan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

2. Memfasilitasi Rekapitulasi Hasil Pemilu

Sirekap membantu proses rekapitulasi suara secara berjenjang, dari tingkat TPS hingga tingkat nasional.

3. Meningkatkan Transparansi

Keberadaan Sirekap memungkinkan masyarakat untuk memantau perolehan suara secara langsung dan terbuka.

Ada 2 Versi Sirekap

• Sirekap Mobile

Digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS untuk menginput data hasil penghitungan suara dari formulir C1.

• Sirekap Web

Digunakan oleh KPU dan Bawaslu untuk memantau dan mengawasi proses rekapitulasi suara secara berjenjang.

Kontroversi Sirekap Dalam Pemilu 2024

Meskipun bertujuan untuk meningkatkan transparansi, Sirekap menuai kontroversi selama Pemilu 2024.

Dilaporkan adanya perbedaan data antara Sirekap dengan hasil penghitungan manual di beberapa TPS, menimbulkan kekhawatiran tentang keakuratan data.

Selain itu, penggunaan layanan cloud dari luar negeri untuk Sirekap memicu kekhawatiran tentang potensi kecurangan dan keamanan data.

KPU menegaskan bahwa Sirekap bukanlah penentu hasil Pemilu, dan hasil akhir tetap berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang.

KPU juga telah berupaya untuk meningkatkan akurasi data Sirekap dan mengklarifikasi terkait server yang digunakan.

Sirekap merupakan sistem baru yang masih dalam tahap pengembangan.

Evaluasi dan perbaikan terhadap sistem ini akan terus dilakukan untuk Pemilu selanjutnya.

Berikut beberapa kontroversi yang dirangkum dari situs web KPU RI dan Bawaslu RI.

Penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan integritas Pemilu.

1. Perbedaan Data

Ditemukan perbedaan data antara Sirekap dan hasil penghitungan manual di beberapa TPS. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keakuratan data Sirekap dan potensi manipulasi data.

KPU menjelaskan bahwa perbedaan data bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan input data oleh KPPS, human error, dan gangguan jaringan.

2. Penggunaan Layanan Cloud Luar Negeri

Penggunaan layanan cloud Amazon Web Services (AWS) untuk Sirekap memicu kekhawatiran tentang potensi kecurangan dan keamanan data.

KPU menegaskan bahwa AWS dipilih melalui proses tender yang ketat dan telah memenuhi standar keamanan data.

3. Akses Data

Terbatasnya akses data Sirekap bagi Bawaslu dan pemantau pemilu menimbulkan kecurigaan tentang transparansi proses rekapitulasi suara.

KPU telah memberikan akses data Sirekap kepada Bawaslu dan pemantau pemilu dengan beberapa batasan untuk menjaga keamanan data.

4. Sosialisasi yang Kurang

Sosialisasi tentang Sirekap kepada KPPS dan masyarakat dirasa kurang maksimal, sehingga memunculkan kebingungan dan keraguan terhadap sistem ini.

KPU telah melakukan sosialisasi Sirekap melalui berbagai platform, seperti website, media sosial, dan pelatihan KPPS.

5. Potensi Manipulasi Data

Kekhawatiran tentang potensi manipulasi data Sirekap masih ada, terutama dengan adanya perbedaan data dan akses data yang terbatas.

KPU terus berupaya untuk meningkatkan keamanan data Sirekap dan memastikan integritas sistem ini.

6. Kepercayaan Publik

Kontroversi Sirekap telah menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU dan proses penyelenggaraan Pemilu.

KPU perlu bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan publik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Informasi tentang Sirekap terus berkembang. Penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan integritas Pemilu. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.