Bila Semua Menang di 2024, Ini Daftar Daerah di Kaltim yang Akan/Pernah Dipimpin Kakak Beradik Masud

TRIBUNKALTIM.CO - Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar telah memberikan 'mandat' kepada 12 kadernya untuk maju di Pllkada Kaltim 2024.

Menariknya, 3 dari 12 nama itu adalah kakak beradik Masud atau Masud Brothers', yakni Hasanuddin Masud , Rahmat Masud, dan Rudy Masud.

Hasanuddin Masud ditugaskan maju di Pilkada Kukar 2024, Rahmat Masud di Balikpapan, dan Rudy Masud di Pilgub Kaltim 2024.

Menariknya lagi, bila semuanya menang, maka akan ada 4 daerah di Kaltim yang akan dan pernah dipimpin 'Masud Brothers'.

Baca juga: Profil Andi Satya Adi Saputra, Caleg DPRD Kaltim Terpilih Calon Golkar di Pilkada Samarinda 2024

Sebelumnya, juga ada Abdul Gafur Masud (AGM) yang terpilih sebagai Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2018-2023 dengan Wakilnya Hamdam.

Namun, langkah AGM harus terhenti di tengah jalan karena ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan posisinya digantikan wakilnya, Hamdam.

AGM sempat menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.

12 nama yang mendapat penugasan maju di Pilkada Kaltim dari DPP Golkar

1. Bakal Cagub Kaltim, Dr H. Rudy Mas'ud

2. Bakal Cawali Kota Samarinda, dr. Andi Satya Adi Saputra

3. Bakal Cawali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas'ud

4. Bakal Cabup Penajam Paser Utara (PPU), Andi Harahap

5. Bakal Cabup Paser, Hj. Syarifah Masitah Assegaf

6. Bakal Cabup Kutai Kartanegara; 

- H. Hasanuddin Mas'ud

- Dr. Muhammad Husni Fahruddin

7. Bakal Cabup Kutai Barat H. Ahmad Syaiful atau H. Acong Tering

8. Bakal Cabup Mahakam Ulu, Yohanes Avun

9. Bakal Cabup Kutai Timur, Kasmidi Bulang

10. Bakal Cawali Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam

11. Bakal Cabup Berau, Syarifatul Syadiah

Masih Bisa Berubah

Nama-nama bakal calon kepala daerah yang dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Timur masih bisa berubah.

DPP Golkar diketahui memberikan tugas kepada 1.164 bakal calon Kepala Daerah, kader Golkar Provinsi hingga Kabupaten/Kota yang sudah diberi surat penugasan untuk bekerja langsung.

Tentunya ini akan jadi penilaian DPP apakah kader tersebut layak dan pantas disorong untuk maju dalan kontestasi Pilkada 2024.

Selain langsung tancap gas bekerja, rencananya akan dilakukan tiga kali survei internal pada bulan April, Juli dan Agustus 2024.

Lewat hasil survei independen itu, DPP bisa menentukan langsung kelayakan 12 nama yang mendapat mandat.

Penilaian direkomendasikan atau tidak bertarung di Pilkada akan ditentukan dalam survei tersebut, mengingat 12 nama ini merupakan usulan langsung dari DPD Golkar Kaltim.

Baca juga: Nama Bakal Calon dari Golkar akan Disurvei Sebelum Penetapan Akhir Maju di Pilkada Kaltim 2024

"Begitu juga penilaian DPP Golkar kepada Calon Bupati dan Wali Kota yang kemarin diundang di Jakarta, dinilai sudah berprestasi menghasilkan suara terbaik bagi Golkar. Tetapi, masih berpeluang berubah, melihat sejauh mana kerja politik nama-nama yang sudah mendapat mandat," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim, Dr. Muhammad Husni Fahruddin yang karib disapa Ayub, Selasa (9/4/2024).

Satu yang berpeluang besar, yakni rekomendasi untuk Rudy Mas'ud berlaga di Pilgub Kaltim mendatang.

Ketua DPD Golkar Kaltim yang juga anggota DPR RI terpilih dan mendapat raihan Adhi Makayasa dari partainya atau peraih suara terbanyak ini, punya prestasi yang cukup mentereng baik di mata pengurus pusat dan seluruh Kabupaten/Kota di Bumi Etam.

Partai Golkar Kaltim tak pernah luput mengirimkan wakilnya ke Senayan, DPR RI dua periode pemilu legislatif (pileg).

Bahkan di DPRD Kaltim beringin juga masih konsisten merajai serta memplot kursi pimpinan.

"Ditambah lagi kami jadi tiga terbesar peraih suara pemilih di pileg," tegas Ayub.

Sekilas tentang Keluarga Masud

Saat mulai terjun di dunia poltik,  kakak beradik Mas'ud atau "Mas'ud Brothers" sempat menjadi pembicaraan di kalangan elit politik Kalimantan Timur.

Pada Pemilu 2019, kakak beradik Hasan Mas'ud dan Rudi Mas'ud maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Kaltim dan DPR RI.

Sosok Rudi Mas'ud melenggang ke Senayan (DPR RI) dan mencatatkan diri sebagai caleg DPR RI dengan raihan suara terbanyak 128.910 pemilih.

Dengan perolehan suara itu, Rudi dinyatakan lolos ke DPR RI dari Partai Golkar Dapil Kaltim.

Keberhasilan Rudi diikuti sang kakak, Hassanuddin (Hasan) Mas'ud yang lolos ke DPRD Provinsi Kaltim Dapi Balikpapan. Hasan meraih 19.959 suara.

Sebelumnya, dua anggota keluarga Mas'ud lainnya, yakni Rahmad Mas'ud sudah terlebih berhasil terpilih sebagai Wakil Walikota Balikpapan mendampingi Walikota Rizal Effendi.

Adiknya, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) belum lama ini dilantik menjadi Bupati Penajam Paser Utara.

Secara eksklusif kepada Tribun Kaltim, Rudi menceritakan, sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, sudah diskusi dengan keluarga besar Mas'ud.

Diskusi untuk berbagi tugas, mengisi berbagai posisi strategis sebagai kepala daerah dan legislator di Karang Paci (DPRD Kaltim) sampai Senayan (DPR RI).

Baca juga: Golkar Tugaskan 12 Kader di Kaltim Berlaga di Pemilihan Kepala Daerah 2024, 3 dari Keluarga Masud

"Tujuannya, supaya simbiosis mutualisme. Kebijakan terintegrasi dan terkoneksi dari kabupaten/kota, provinsi sampai DPR RI. Syukur-syukur, aspirasi yang di Senayan bisa dibawa ke Kaltim," kata Rudi saat berbincang dengan Tribun, Sabtu (25/5) dini hari di galangan kapal tanker PT Barokah Perkasa Group, di Pulau Atas.

Rudi mencontohkan, pengalaman sang adik, AGM sebagai Bupati PPU yang mampu menelurkan kebijakan pendidikan gratis. Mulai sepatu sampai biaya sekolah, ditanggung negara.

Hal ini, sesuai cita-citanya, mendorong kemajuan pendidikan masyarakat Kaltim. Ia menilai, selama ini banyak calon pekerja di Kaltim kalah bersaing dengan pekerja luar, karena kurang kemampuan dan strata pendidikan.

"Hanya selembar legitimasi dari seorang Bupati bisa merasakan manfaat masyarakat di seluruh PPU. Bayangkan, jika ini bisa dirasakan di Kaltim, sebagai konstituen kami," katanya dengan nada lantang.

Karena itu, Rudi enggan disebut, bahwa keluarga besarnya hendak membangun dinasti politik di Kaltim.

Baginya, yang dinamakan dinasti politik itu diturunkan dari keturunan.

Sementara, mereka terpilih sebagai eksekutif dan leglislatif melalui pemilihan demokratis.

"Jadi, bukan dinasti. Mudahan keluarga ini punya kapasitas, kapabilitas, pengetahuan, loyalitas, integritas dan konektivitas," katanya.

Pengusaha tajir yang dikenal peduli dengan warga ini menepis anggapan terjun ke politik untuk mengembangkan apalagi menyelamatkan bisnis.

Sejak perusahaan yang ia bangun tahun 2000, PT Barokah Perkasa Group sudah jauh berkembang, sebelum terjun ke politik praktis 

Perusahaan miliknya yang bergerak di bidang transportasi bahan bakar penunjang eksplorasi migas lepas pantai, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar memiliki 63 kapal tanker per 2018 yang beroperasi dari Sabang sampai Merauke.

"Apa lagi yang mau diselamatkan. Saya bukan orang yang gali tambang, saya ngga punya areal konsesi. Kami pure bussines men. Kami diminta keluarga mewakafkan diri untuk masyarakat Kaltim," tegas Rudi yang sejak awal antusias menjawab.

Rudi meyakinkan, keluarganya sudah jauh hari membentengi agar tak terjerembab dalam persoalan kasus rasuah (korupsi).

Ia menekankan, benteng itu dikarenakan semua keluarganya lebih-lebih yang terjun ke politik sudah mapan secara ekonomi.

"Alhamdulilah, riwayat keluarga saya, pastikan mapan semua. Jadi, berbuat bukan untuk diri sendiri, bukan kelompok, tapi masyarakat banyak," tutur Bapak 10 anak ini.

Bahkan, ia berucap, jauh-jauh hari keluarga sudah memintanya `pensiun' menjabat sebagai pimpinan di perusahaan agar bisa berfokus di politik.

Istilah yang ia ucapkan, dari kegiatan bisnis, yang bisa menikmati hanya sebagian orang di sekitar perusahaan. Jika terjun ke politik, dan mendapat legitimasi rakyat, ia bisa perjuangan rakyat Kaltim.

Ia berujar urusan politik dan bisnisnya tak akan terkoneksi. Ada aturan, legislator seperti dirinya, tak bisa terdaftar sebagai direksi suatu perusahaan agar tak ada konflik kepentingan. "Dan, kami akan keluar, kami akan fokus di jalur politik," katanya.

Baca juga: Hasto Tantang Jokowi Bersikap Gentleman, Janji di Depan Publik tak Ambil Alih PDIP dan Golkar

Bermanfaat untuk Masyarakat

Wakil Walikota Balikpapan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Balikpapan, H Rahmad Mas'ud ikut menjelaskan.

Alasannya terjun ke dunia politik dan birokrasi yaitu ingin berbuat lebih besar lagi untuk warga Balikpapan.

Dirinya yakin dengan terjun ke politik dan birokrasi dapat menjadi jembatan untuk kepentingan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dan komunikasi politik.

"Saya dan keluarga jujur terjun ke pemerintahan dan politik tidak mencari sesuatu, tapi ingin memberikan sesuatu yang lebih besar untuk masyarakat," ujarnya.

Rahmad menuturkan, terjunnya keluarga Mas'ud ke dunia politik dan pemerintahan hanya mengalir begitu saja.

Tidak di-setting dengan strategi tertentu. Menurutnya, dirinya beserta saudara dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk atau dipilih sendiri.

"Jadi, jika ada yang berpikiran kami sekeluarga ingin membangun dinasti politik, itu sungguh pikiran yang sangat dangkal," ucap Rahmad.

Dikemukakan, di politik dirinya hanya ingin mengabdi. Jika dari sisi pengusaha, Rahmad menegaskan secara finansial dan kesejahteraan sudah lebih dari cukup.

Bahkan selama di pemerintahan dirinya telah berkomitmen tidak mengambil gajinya dan tidak pernah bermain proyek di pemerintahan.

Selain itu, rumah dinasnya pun digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga dia tetap tinggal di rumah pribadi.

"Adik saya Gafur pun juga sudah komitmen tidak mengambil gaji selama menjabat. Itu bukti bahwa kami tidak mencari sesuatu di sini, tapi ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat," jelasnya.

Rahmad menambahkan, terjun ke dunia politik dan pemerintahan mendapat dukungan penuh dari keluarga, terutama istrinya.

Dia tidak mungkin berada di jalur politik dan pemerintahaan saat ini jika sejak awal tidak mendapat dukungan dari keluarga.

Terkait pembagian waktu antara bisnis dan tugas jabatan, Rahmad menganggap tidak ada masalah. Semua berjalan dengan baik, apalagi perusahaan miliknya sudah berstatus profesional, sehingga manajemen perusahaan tetap berjalan. "Usaha dan tugas tetap jalan. Perusahaan di keluarga kami, khususnya saya sudah profesional. Dirutnya sudah orang luar, direksinya juga orang luar. Jadi gak ada masalah," terangnya.

Dia juga menjelaskan terkait biaya politik dalam bertarung pilkada maupun pemilu. Biaya politik harus digunakan sesuai peruntukkannya, dan sepanjang uang itu bukan uang curian, dan bukan uang orang yang dipakai.

"Uang yang digunakan hasil keringat sendiri, jadi apa yang mau disalahkan terkait cost politic? Uangnya juga uang kami, emang masalah buat loe. Segala perjuangan pasti ada yang dikorbankan, baik materi, waktu ataupun tenaga," paparnya.

Ia menegaskan, usahanya murni bisnis dan tidak ada kaitannya dengan uang negara apalagi dengan politik. Diakuinya, usahanya murni bisnis dan mengalir secara natural.

"Silahkan cek usaha saya. Saya jualan kok, saya dagang, usaha saya transportasi. Kalau ada yang mau sewa armada kami alhamdulillah, bukan main proyek. Dan saya garis bawahi, selama saya menjabat tidak pernah saya main proyek, bisa dicek," pungkasnya.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.