Pilkada 2024

Cek Hasil Survei Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024, Jadi Rujukan Golkar Turunkan SK Mandat Partai

Cek hasil survei calon kepala daerah di Pilkada 2024. Jadi rujukan Partai Golkar turunkan SK mandat partai di Pilkada 2024 seluruh Indonesia.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (berdiri di tengah) saat konferensi pers usai rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar, kawasan Slipi, Jakarta, Minggu (10/3/2024) - Cek hasil survei calon kepala daerah di Pilkada 2024. Jadi rujukan Partai Golkar turunkan SK mandat partai di Pilkada 2024 seluruh Indonesia. 

Adapun wilayah yang sudah disiapkan oleh Golkar yakni untuk Pilkada Jakarta dan Sumatera Utara (Sumut).

Dalam perebutan kursi Gubernur Jakarta, Golkar telah menyiapkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar dan Waketum Golkar Erwin Aksa.

Sementara di Pilkada Sumut, Golkar telah menyiapkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah alias Ijeck.

Baca juga: Golkar Usul Prabowo Rangkul Kubu Ganjar-Mahfud MD, Bamsoet Sebut Pemerintah tak Butuh Oposisi

Partai Golkar usul Prabowo Subianto rangkul kubu Ganjar-Mahfud MD.

Waketum Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet sebut pemerintah tak butuh oposisi.

Selain itu kabar bergabungnya PDIP ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming jadi ancaman bagi partai Golkar.

Bergabungnya PDIP partai besutan Megawati ke Prabowo bisa berdampak pada jatah menteri Partai Golkar.

Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Isu jatah menteri bisa berkurang akhinya ditanggapi Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono.

Dave buka suara buka suara mengenai jatah kursi menteri untuk PDIP jika bergabung dalam koalisi.

Dave mengatakan, mengenai pemilihan sosok untuk menjadi menteri tertentu merupakan kewenangan presiden.

"Mengenai posisi menteri itu adalah hak presiden yang menentukan, siapa dan dimana akan ditempatkan," kata Dave, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (12/3/2024).

Terkait hal itu, Dave menegaskan, agar jangan ada pihak yang mencampuri hak presiden dalam memilih menterinya.

Sekali lagi, katanya, hal tersebut merupakan otoritas yang dimiliki presiden.

"Jangan ada pihak luar yang mendikte presiden, karena hanya beliau yang memiliki otoritas akhir," ujarnya.

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved