Musrenbang 2024 Menuju Kaltim Sejahtera pada Tahun 2045

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2025.

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik ini dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kementerian, lembaga, anggota DPR RI, DPD RI, Bupati dan Wali Kota se-Kaltim, para asisten, kepala biro, pimpinan perangkat daerah tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, BUMN, BUMD, pimpinan ormas, instansi swasta serta tokoh adat.

Akmal Malik menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan wadah koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan daerah nantinya di Kalimantan Timur.

"Forum ini penting karena menjadi titik awal dalam mewujudkan visi Kaltim Sejahtera 2045 sebagai penggerak super penghubung ekonomi nusantara yang maju, adil dan berkelanjutan," ucapnya.

Baca juga: Bupati Paser Paparkan 3 Capaian Pembangunan saat Musrenbang RKPD Tahun 2025

Ia menegaskan bahwa Kaltim harus memulai dengan RKPD 2025 yang berfokus peningkatan diversifikasi ekonomi.

Dalam dokumen RPJPD 2025-2045, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menetapkan target-target pembangunan yang mencerminkan visi Kaltim 2045.

Penyusunan dokumen RPJPD Kaltim telah dimulai sejak 2023 dengan evaluasi pelaksanaan RPJPD 2005-2025, analisis permasalahan dan isu strategis saat ini dan masa depan, serta diskusi dengan pemangku kepentingan melalui kelompok diskusi terarah (FGD) tematik dan konsultasi publik.

Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim mengedepankan ekonomi hijau sebagai tema utama yang sekaligus gerakan bersama bagi seluruh daerah di Indonesia.

Ia juga mengatakan moment ini bisa menjadi konsolidasi mengingat akan dilaksanakan pilkada 2024.

Pj Gubernur Kalimantan Timur juga mengingatkan Pasal 40 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 agar setiap calon pasangan kepala daerah dapat menjadikan RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045 menjadi rujukan dalam menyusun visi misi untuk memajukan Kaltim.

"Nanti juga ada transisi DPRD jadi lakukan antisipasi dan harus taat dengan azas demokrasi," ucapnya.

Akmal malik juga menekankan dalam pembahasan perlunya kolaborasi yang selaras antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mendukung IKN Nusantara. 

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Samarinda, Tegaskan Kurikulum Merdeka Belajar tak Perlu Diganti

Diungkapkannya dari hasil evaluasi APBD 2024, dari 7 kabupaten dan 3 kota, hanya Kabupaten Kutai Timur yang belum memiliki program nasional untuk mendukung IKN.

"Padahal Kutim itu salah satu pintu untuk mendukung IKN. Itulah kenapa saya minta untuk disurati," bebernya.

Musrenbang ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan untuk Pembangunan Daerah 2024 terbaik yang diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Untuk Perencanaan dan Pencapaian Daerah dengan kategori Kota Terbaik l diperoleh Kota Samarinda, Kota Terbaik ll diperoleh Balikpapan dan Kota Terbaik III Kota Bontang.

Sedangkan tingkat kabupaten kategori Terbaik I diperoleh Kabupaten Kutai Kartanegara, Terbaik II kabupaten Berau dan Terbaik III Kabupaten Paser.

(*)