Prediksi Petinggi Gerindra Soal Isi Pertemuan Prabowo-Gibran di Hambalang: Bahas Format Kabinet

TRIBUNKALTIM.CO - Petinggi Partai Gerindra mengungkap prediksi seputar isi pertemuan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran di Hambalang.

Sebagai informasi, Gibran mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (8/6/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memprediksi isi pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka adalah soal pembentukan formasi kabinet. 

Habiburokhman memprediksi, baik Prabowo maupun Gibran saling memberikan kabar terbaru soal perkembangan politik dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Luhut Tolak jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Bersedia Jika jadi Penasihat Presiden

“Sangat mungkin juga soal format dan formasi kabinet dibahas, setidaknya tipis-tipis lah, karena pelantikan sudah semakin dekat,” kata Habiburokhman melalui pesan tertulis kepada awak media, Minggu (9/6/2024).

Habiburokhman mengaku belum mendapatkan informasi soal isi pertemuan tersebut.

“Kalau mau lebih akurat tentu ke Pak Dasco (Ketua Harian Gerindra). Tentu pertemuan (Prabowo-Gibran) tersebut adalah pertemuan penting membicarakan persoalan bangsa dan negara,” kata Habiburokhman, seperti dilansir Kompas.com.

Dalam pertemuan Sabtu sore, Prabowo dan Gibran berdiskusi di ruang perpustakaan milik Prabowo.

Dikutip dari siaran pers resmi, Gibran tampak memegang secarik buku kecil serta pena untuk mencatat poin penting pembicaraan yang dibahas pada Sabtu sore itu.

“Sabtu sore di Padepokan Garudayaksa, bertukar pikiran ditemani kopi hambalang bersama wakil presiden terpilih @gibran_rakabuming,” tulis Prabowo dalam akun Instagramnya, @prabowo.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Penetapan dilakukan setelah gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Prabowo-Gibran dinyatakan menang atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih cukup jauh, dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,59 persen dari 164.227.475 suara sah nasional Pilpres 2024.

Jokowi Ungkap Pertemuan dengan Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran, Bahas Reshuffle?

Presiden Joko Widodo mengaku telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di akhir Mei 2024.

Namun Presiden Jokowi membantah jika dalam pertemuan tersebut dibahas perihal perihal reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Demikian Presiden Jokowi merespons pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi Posyandu di Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024).

“Ketemu, tapi tidak berbicara itu,” ucap Presiden Jokowi.

Sebelumnya beredar isu pertemuan Presiden Jokowi dengan para Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 membahas reshuffle kabinet.

Reshuffle atau perombakan kabinet disebut-sebut akan dilakukan kepada menteri-menteri yang sikap politiknya berbeda saat Pilpres.

Baca juga: Survei: 3 Cagub dengan Elektabilitas Tinggi Pilkada Jateng 2024, Anak Buah Prabowo Kalah Tipis

Ada Kursi Menteri yang 'Terlarang' Diisi Politisi

Politisi diprediksi bakal mendominasi susunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Kendati demikian, terdapat sejumlah pos menteri yang diprediksi 'terlarang' bagi para politisi.

Pos-pos menteri yang diprediksi tidak bisa diisi oleh politisi, bakal diisi oleh profesional.

Terdapat sejumlah posisi strategis yang kemungkinan besar tak akan diemban oleh politisi, misalnya, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Menteri "Triumvirat" yang mencakup Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang diprediksi akan dibanjiri oleh kalangan partai politik (parpol).

Jumlahnya bahkan diperkirakan akan lebih banyak dibanding era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Dugaan saya jumlah menteri dari partai politik kabinet Prabowo Gibran lebih banyak dari Joko Widodo," kata Hanta dalam program Ni Luh di Kompas TV, seperti diizinkan dikutip pada Rabu (1/5/2024).

Dalam perjalanan pemerintahan saat ini, Jokowi semula hanya mengisi 16 menteri yang berlatar belakang politisi, dari total 34 posisi menteri yang ada.

Namun, setelah adanya reshuffle atau perombakan kabinet, jumlah menteri dari kalangan parpol bertambah dua.

Dengan begitu, total terdapat 18 posisi menteri yang dihuni orang-orang parpol.

Merujuk hal itu, Hanta memprediksi bahwa Prabowo memiliki keinginan besar untuk mengakomodasi semua pihak.

Karena itu, kepemimpinan Prabowo-Gibrab ke depan diperkirakan akan menambah nomenklatur menteri baru.

Hal ini tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.

"Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar," kata Hanta.

"Ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih," kata dia.

Hanta juga menyebutkan, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.

Baca juga: 14 Nama yang Diusulkan Relawan jadi Menteri dan Wamen di Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Kaesang

Sebab, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.

"Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk. Sebenarnya semakin banyak sebenarnya semakin, mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Jadi jangan terjebak kuantitatif," tutur dia.

Pos strategis Meski diprediksi bakal dibanjiri politisi, Menteri "Triumvirat" yang mencakup Menlu, Mendagri, dan Menhan pada kabinet Prabowo-Gibran diperkirakan akan diisi oleh orang-orang di luar parpol.

Faktor strategis menjadi alasannya.

Mengingat, ketiga menteri ini dapat menggantikan presiden dan wakil presiden apabila tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya karena berbagai faktor.

"Triumvirat itu posisi mendagri, menhan, dan menlu. Jadi kalau berhalangan presiden wapres kan mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih orang partai," kata Hanta.

Lebih lanjut, Hanta memprediksi ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Jokowi.

Kemudian, posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo.

"Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa," ucap Hanta.

Selain tiga menteri "Triumvirat" ini, posisi Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) juga dinilai tak akan diberikan ke parpol.

Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.

"Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekadar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN. Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo," ujar dia.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim