Pengamat Sebut Warga Banyak Trauma Politik Akibat Kotak Kosong di Pilkada Balikpapan 2019 Lalu

"Gagalnya RPJMD disebabkan oleh mesranya hubungan antara anggota DPRD, legislatif, dan eksekutif dalam koalisi gemuk ini. Semua partai besar, termasuk PKS dan Golkar, ikut menikmati koalisi ini," tambahnya.

Ia menegaskan, trauma politik ini harus dianalisa secara baik sehingga pembangunan kota Balikpapan ke arah yang lebih baik dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Ketika Balikpapan kembali melawan kotak kosong, tidak ada dampak positif yang dirasakan masyarakat. Hambatan politik mungkin sudah tidak ada karena semua partai berkoalisi, namun masalah pembangunan malah bertambah. Kita butuh perencanaan pembangunan yang lebih kritis dan menjaga politik elektoral Pilkada ke depan dengan lebih baik," tutup Hery.

Sementara itu, politisi Partai Golkar yang tergabung dalam "koalisi gemuk" yang juga anggota DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan bahwa melakukan dalam upaya membangun kota yang lebih baik, berbagai tantangan harus dihadapi secara bersamaan.

Salah satu masalah krusial yang terus menjadi perhatian di kota Balikpapan saat ini adalah ketersediaan air baku. Menurut Andi Arif Agung, persoalan air baku bukanlah masalah yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang memerlukan perencanaan matang sejak awal.

"Saat kita berbicara tentang air baku, kita berbicara tentang perencanaan jangka panjang.Kita harus memiliki sumber air baku yang jelas. Selama ini, kita hanya mengandalkan Waduk Manggar, dan itu tidak cukup."

Menurutnya, persoalan air baku bukanlah hal baru bagi Balikpapan. Dari zaman kepemimpinan Pak Imdad hingga Pak Rizal yang menjabat dua periode, kota ini masih bergulat dengan masalah yang sama.

Baca juga: Penantang Baru di Pilkada Balikpapan 2024, Muhammad Sabani: Saya Tak Muluk-muluk, 5 Tahun Selesai

"Kita tidak punya sungai atau sumur air baku yang memadai," tambah Andi.

Andi juga menekankan bahwa pembangunan kota tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu periode kepemimpinan.

"Pembangunan kota adalah proses berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak. Tidak adil jika kita menumpahkan semua tanggung jawab kepada satu periode kepemimpinan walikota," jelasnya.(*)