Suharso Sebut Investor Asing Masih Mengamati IKN di Kaltim, tapi Domestik Sudah Banyak Masuk

Karena investasi kan membutuhkan tempat di mana pertumbuhannya tinggi," imbuh Suharso.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025. Baca juga: Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Harap Diundang Upacara 17 Agustus di IKN

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil dikutip dari kanal YouTube DPR.

Lantas, apa alasan IKN belum ada investor asing? Berikut penjelasan Bahlil.

Alasan IKN belum ada investor

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.

Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

“Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai. Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

lihat foto

Bahlil mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.

Tahap pembangunan IKN

Dilansir dari Kompas.id, pembangunan IKN memerlukan dana sebesar Rp 466 triliun dan akan berlangsung secara bertahap selama 20 tahun hingga 2045 Kendati demikian, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara akan dilaksanakan pada 2024.

Setelah ibu kota negara pindah, Jakarta akan menjadi daerah khusus untuk perekonomian.