MotoGP

Rumitnya Perizinan Gelar MotoGP di Mandalika, Jokowi Baru Tahu Ada 13 Izin yang Harus Ditempuh

Tayang: Senin, 24 Juni 2024 15:41 WITA

Editor: Christoper Desmawangga

Rumitnya Perizinan Gelar MotoGP di Mandalika, Jokowi Baru Tahu Ada 13 Izin yang Harus Ditempuh

BAY ISMOYO / AFP

MotoGP Indonesia 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru tahu ada proses perizinan yang panjang dan berbelit untuk menggelar MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok.

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru tahu ada proses perizinan yang panjang dan berbelit untuk menggelar MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok.

Bahkan, Jokowi mengaku sampai lemas ketika mengetahui panjang proses perizinan menggelar MotoGP Indonesia pada 2022 lalu.

Padahal, menurutnya MotoGP Indonesia bisa mendongkrak perekonomian masyarakat, dan mengangkat citra bangsa di mata dunia.

Jokowi menyebutkan, ada 13 izin atau surat rekomendasi yang harus dipenuhi.

"MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panita, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Jokowi saat meluncurkan "Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event" di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).

Jokowi menuturkan, ketika itu, panitia harus mengurus surat persetujuan ke desa, mengantongi surat rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, IMI pusat, polsek hingga Polri.

Kemudian, megajukan surat dukungan dari RSUD NTB, surat izin dari Dinas Kebakaran NTB, serta surat pemberitahuan ke pihak Bea Cukai, Kawasan Ekonomi Khusus NTB, dan INSP.

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta," kata Jokowi.

Menurut dia, prosedur perizinan yang berbelit-belit itu juga dialami penyelenggara konser musik maupun acara olahraga lainnya.

"Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu, setiap tahun, sekarang sebelum pandemi ada 4.000 event kurang lebih, sekarang 3.700 event," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi mendorong instansi terkait untuk menyusun sistem perizinan penyelenggaraan event yang lebih ringkas.

Pemerintah memang sudah meluncurkan online single submission (OSS) untuk penyelenggaraan event.

Namun, Jokowi menekankan bahwa sistem tersebut harus terus diawasi karena ada kementerian yang telah dibuatkan OSS tetapi sistem tersebut dimatikan karena tidak pernah dipantau.

Akibatnya, sistem perizinan kembali dilakukan secara manual yang membuka celah terjadinya perilaku korupsi.

Beri Contoh Konser Taylor Swift di Singapura

Presiden Joko Widodo menyinggung soal konser penyanyi Taylor Swift di Singapura saat menjelaskan sistem perizinan acara nasional dan internasional di Indonesia.