Meutya Hafid Berharap Ada Menteri Perempuan di Kabinet Prabowo-Gibran, 'Tapi Belum Tentu Saya'

TRIBUNKALTIM.CO - Ini jawaban Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid usai adanya isu dirinya menjadi Menteri Luar Negeri di kabinet Prabowo-Gibran.

Ya, Meutya Hafid membantah ditawari menjadi Menlu di kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut Meutya Hafid, perihal jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden. 

"Tawaran-tawaran mah nggak, enggak ada, enggak ada. Jadi ini prerogatif presiden gitu ya itu aja," ucap Meutya. 

Baca juga: Pengamat Prediksi Anies dan Ganjar akan Menolak jika Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

"Belum ada, belum ada pembahasan sepenuhnya, prerogatif presiden terpilih Pak Prabowo."

Kendati demikian, Meutya berharap ada perempuan dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. 

"Ya pasti kita ingin ada perempuan ya, sebagaimana pemerintahan saat ini kan juga ada perempuan gitu.

Tapi kan perempuannya belum tentu saya, kita lihat pokoknya nunggu Pak Prabowo kan prerogatifnya sepenuhnya di beliau," ujar Meutya. 

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024. Salah satu partai politik yang mendukung adalah Partai Golkar, dimana Meutya Hafid sebagai kadernya.

Meutya juga membantah anggapan yang menyebut Golkar meminta jatah menteri di kabinet pemerintahan Prabowo.

Namun, ia mendengar ada tawaran lima kursi menteri untuk partai berlambang pohon beringin itu.

"Kemarin kan pernyataan ketum lima ya, beliau yang lebih tahu. Nanti saya salah menjawab lagi, tapi kan itu yang disodorkan, pada akhirnya sepenuhnya hak prerogatif Pak Prabowo," ujar Meutya.

Sebelumnya, politikus senior Partai Golkar Idrus Marham mengaku mendapat informasi bahwa partainya akan mendapatkan lima kursi pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar ini menyebutkan, partainya tidak keberatan dengan jatah lima kursi tersebut.

"Yang disampaikan itu (Golkar dapat 5 kursi) dengar-dengarnya begitu. Ya kalau tambah alhamdulillah, enggak tambah kita ada peran-peran lain ya Golkar itu," kata Idrus di Kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski begitu, Idrus menekankan bahwa persoalan kursi menteri dan sosok yang akan mengisinya merupakan wewenang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Indikasi Gibran Tidak Dilibatkan Susun Kabinet, Refly Harun: Dia Bicara Sama Bapaknya

Profil Meutya Hafid

Meutya Viada Hafid atau Meutya Hafid merupakan kelahiran 3 Mei 1978 adalah seorang wartawati dan politikus Indonesia.

Ya, sebelum terjun menjadi politikus, Meutya Hafid merupakan seorang jurnalis.

Dia menjabat sebagai Anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia.

Meutya Hafid merupakan kader Partai Golkar dengan mewakili daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I.

Di DPR RI, Meutya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019.

Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi.

Pendidikan

SD Negeri Menteng 02 (1984–1990)

SMP Negeri 1 Jakarta (1990–1993)

Crescent Girl's School (1994–1997)

S-1 Universitas New South Wales (1997–2001)

S-2 Universitas Indonesia (2015–2018)

Organisasi

Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam dan MPO DPP Ormas MKGR (2020 - sekarang)

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar (2019 - sekarang)

Wakil Ketua Dewan Pakar Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) (2019 - sekarang)

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin (2018 - 2019)

Koordinator Bidang Hukum, HAM, Kebijakan Publik dan Kerjasama Publik Kesatuan Perempuan Partai Golkar (2016-2021)

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar (2016-2019)

Ketua Bidang Strategi Opini dan Propaganda Ormas MKGR (2015-2020)

Tragedi penyanderaan

Pada 18 Februari 2005, Meutya dan rekannya juru kamera Budiyanto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak.

Kontak terakhir Metro TV dengan Meutya adalah pada 15 Februari, tiga hari sebelumnya.

Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Meutya juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh.

Pada tanggal 28 September 2007, Meutya melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam dalam Sandera: Memoar Seorang Jurnalis yang Disandera di Irak.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini.

Selain presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya yakni Don Bosco Selamun (Pemimpin Redaksi Metro TV 2004-2005) dan Marty Natalegawa (Mantan Juru Bicara Departemen Luar Negeri).

Sebagai jurnalis televisi

Pada 11 Oktober 2007, Meutya Hafid terpilih sebagai pemenang Penghargaan Jurnalistik Elizabeth O'Neill, dari pemerintah Australia.

Penghargaan ini dianugerahkan setiap tahun untuk mengenang mantan Atase Pers Kedutaan Australia Elizabeth O’Neill, yang gugur dalam tugasnya pada 7 Maret 2007 dalam kecelakaan pesawat di Yogyakarta.

Penghargaan diberikan kepada satu orang jurnalis Australia dan satu orang jurnalis Indonesia, diserahkan langsung oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer.

Dari Australia, jurnalis ABC Radio Australia bernama Joanna McCarthy terpilih menjadi pemenang.

Baca juga: Pilot Susi Air 1 Tahun Disandera KKB Papua, Sebby Sebut Bakal Dibebaskan Egianus Dibantah Ketua OPM

Dengan kemenangan itu, Meutya menjalani program 3 minggu di daerah pedalaman untuk mengembangkan pengertian dan apresiasi lebih baik terhadap isu kontemporer yang dihadapi Australia dan Indonesia.

Dubes Farmer menilai Meutya yang saat itu menjadi pembawa acara berita unggulan Metro TV dan acara perbincangan seperti Top Nine News, Today’s Dialogue dan Metro Hari ini, adalah pilihan “paling tepat” sebagai pekerja keras, profesional dan jurnalis yang berdedikasi dengan pengalaman luar biasa.

Karier politik

Pada 2010, Meutya berpasangan dengan H. Dhani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon Wali kota dan Wakil Wali kota Binjai periode 2010-2015, diusung Partai Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, Patriot, P3I, PDS serta 16 partai non-fraksi DPRD Binjai.

Deklarasi pasangan Dhani-Meutya didukung Partai Golkar sebagai calon Wali kota dan Wakil Wali kota dilaksanakan di Gedung Patar Hall, Jalan Tuanku Imam Bonjol, Binjai Kota, pada 15 Desember 2009.

Acara deklarasi tersebut dihadiri ribuan massa dengan pengawalan ketat petugas kepolisian kota Binjai.

Sayangnya, Meutya kalah.

Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan dan Binjai Kota.

Suara Dhani-Meutya juga diduga berkurang 200, dari seharusnya 22.287 menjadi 22.087 suara.

Perolehan suara Dhani-Meutya juga banyak yang dibatalkan karena kertas suara dicoblos hingga bagian belakang secara simetris, dan banyaknya dan kertas suara yang robek di bagian tengah sehingga menguntungkan calon pasangan tertentu.

Meutya Hafid berupaya mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi dan meminta penghitungan kembali kotak suara sekaligus mencari kebenaran pelaksanaan Pilkada di Kota Binjai karena diduga ada kesalahan penghitungan suara di beberapa TPS, Kecamatan Binjai Barat berdasarkan temuan-temuan saksi di tiap-tiap TPS.

Sayangnya, MK memutuskan menolak permohonan Meutya dengan alasan tidak cukup bukti.[8][9]

Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi Anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanudin Napitupulu yang meninggal dunia.

Ketika organisasi massa yang didirikan Surya Paloh, yakni Nasional Demokrat, berganti baju menjadi partai politik pada 25 Juli 2011, Meutya yang dekat dengan Surya Paloh (atasannya ketika berkarya di Metro TV) termasuk di antara kader Golkar yang mundur dari Nasdem.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar memilih mundur dari Nasional Demokrat.

Pengunduran diri kader Golkar itu diumumkan pada Kamis, 11 Agustus 2011 yang merupakan tenggat bagi kader Golkar untuk memilih bertahan di partai berlambang beringin tersebut, atau pindah ke Nasdem.

Selain Meutya, kader Golkar lain yang sempat bergabung di Nasdem adalah Jeffrie Geovanie dan Ferry Mursyidan Baldan.

Pada hari itu, Meutya Hafid menyatakan di akun Twitternya dengan tegas mengatakan, "sangatlah tak mungkin jika saya menjadi anggota parpol lain." (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih"

Artikel ini telah tayang di TribunJambi.com dengan judul Profil Meutya Hafid, Anggota DPR dari Golkar Dampingi Jokowi Resmikan Tol Sumut Tanpa Menteri PUPR.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim