Dampak Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Bagi Pengusaha Tempe dan Tahu

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut informasi seputar Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran.

Tengok dampak program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran bagi pengusaha tempe dan tahu.

Hal itu disuarakan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) baru-baru ini.

Pihaknya mendukung program makan bergizi gratis yang akan dijalankan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: 2 Kali Anggaran IKN, Dana Program Makan Siang Gratis Prabowo Dipastikan Siap Sebelum Pelantikan

Ketua Umum Gakoptindo Aip juga megaku siap jika dilibatkan dalam program tersebut. Menurutnya dengan melibatkan koperasi produsen tahu tempe secara tidak langsung sudah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ini membantu dan lebih adil karena melibatkan puluhan bahkan ratusan pengerajin tahu dan tempe," jelas Aip pada Kontan.co.id, Jum'at (28/6).

Aip juga memastikan produksi tahu tempe dari koperasi produsen tahu tempe sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan pemerintah termasuk dengan kontrol kebersihan dan kesehatanya.

Kemudian, dari segi harga dan ketersediaan barang juga relatif terjaga daripada membeli langsung di pasar. Untuk itu, Aip berharap pemerintah dapat melibatkan Gakoptindo dalam program itu.

"Kalau dari koperasi produsen tahu tempe kan pasti ada kontrak jadi suplainya pasti terjamin termasuk dari harga dan kebersihan," ungkap Aip.

Baca juga: Sesuai Arahan Jokowi, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal jadi Fokus di Kabinet Prabowo-Gibran

Diketahui, program makan bergizi gratis dipastikan akan langsung dijalankan usai Prabowo dilantik.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah mengalokasikan sebesar Rp 71 triliun untuk mendukung program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang bergizi gratis untuk tahun 2025.

Besaran anggaran tersebut sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disepakati dalam pembahasan KEM-PPKF bersama DPR yaitu defisit RAPBN 2025 dengan range 2,29 persen hingga 2,82 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan alokasi anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp 71 triliun sudah memperhitungkan berdasarkan prioritas daerah dan jumlah penerimanya.

Baca juga: Bursa Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Erick Thohir dan Tito Karnavian Diprediksi Jadi Menko

Kemudian, dalam tahap awal nanti, daerah yang akan menjadi fokus program adalah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

"Itu sudah ada kalkulasi berdasarkan prioritas daerah kemudian indeks dan jumlah penerima," jelasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim