FKMPI Soroti Kekayaan Kaltim yang Belum Dirasakan Penuh Warga Lokal

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sejumlah mahasiswa dari Politeknik se Kalimantan Timur hadir di Kota Samarinda, tepatnya di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kaltim, sejak Sabtu 6 Juli 2024 lalu.

Selain untuk melaksanakan rakoorda ke-I mereka, kehadiran mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia (FKMPI) Daerah Kalimantan Timur ini juga sebagai ajang diskusi membahas isu-isu strategis di Benua Etam.

Seperti isu kemiskinan, stunting, dampak sosial ekonomi, tambang ilegal dan kerusakan lingkungan.

Diskusi publik bertema "Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Akselerasi Pendidikan Kaltim" ini dibuka langsung Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Kaltim dr. Dini Indo Virawati dengan panduan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi.

Baca juga: Hendak Gali Potensi Kekayaan Alam di Kalimantan-Sulawesi, SKK Migas-KKKS Bertemu Stakeholders

Dalam paparannya, Purwadi menyoroti pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pentingnya peran ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur yang diselingi kritikan ketergantungan pada industri tambang.

Sebab ulasnya, meski menjadi provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Kalimantan, namun Benua Etam ini masih dihantui oleh perusahaan tambang. 

"Kita harus mempertanyakan kemana hasil tambang itu pergi. Terutama ketika kita melihat 46,17 persen distribusi dari tambang," ungkapnya di hadapan mahasiswa.

Dari penjabaran data perekonomian Kalimantan di 2023, Kaltim menyumbang 48,38 persen dalam pertumbuhan ekonomi 6,22 persen.

Sayangnya kontribusi ini belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. 

"Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan mencapai 248 miliar, tapi dampaknya pada masyarakat masih minim. Penurunan kemiskinan hanya 0,01persen yang hampir tidak ada artinya," tambah Purwadi.

Beliau juga menyoroti adanya degradasi (penurunan) organisasi kampus. Padahal 80 persen pembelajaran banyak terdapat di luar kampus.

"Kampus hanya menyediakan 20 persen teori, sisanya harus Anda cari di luar," tegasnya. 

Oleh sebab itu, melalui forum ini Purwadi menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi suara rakyat, bukan sekadar penerus pemimpin kapitalis.

Rakoorda ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi kolaborasi yang lebih erat antara kampus politeknik di Kalimantan Timur dalam menghadapi tantangan pendidikan dan sosial ekonomi, serta dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Para mahasiswa ini juga diharapkan dapat memahami dampak sosial dan ekonomi mempengaruhi akses, kualitas dan hasil pendidikan.

"Selain untuk mempererat silaturahmi antar politeknik di Kaltim, diskusi ini juga untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa sebagai role model dalam pendidikan vokasi," ujar Ketua Panitia Rakoorda FKMPI Kaltim, Anisa Nur Shifah.

Begitupun Koordinator Daerah FKMPI Kaltim, Ahmad Al Fahrul, menekankan FKMPI harus bisa menjadi organisasi independen yang mewadahi seluruh kampus politeknik di Indonesia. 

Terlebih dengan dijadikannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) harus menjadi kesempatan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Mahasiswa harus bangkit dan menunjukkan kemampuan dalam menghadapi tantangan," tegasnya.

Apalagi saat ini muncul kekhawatiran terkait tingginya angka putus sekolah di Kalimantan Timur. 

Ia menjabarkan, menurut data BP BKT, ribuan anak di berbagai jenjang pendidikan putus sekolah.

"Bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia Emas jika rakyatnya saja bodoh?. Ini menjadi tantangan kita mahasiswa untuk terlibat membangun strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan," tegasnya.

Muhammad, Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan menutup acara dengan menyerukan partisipasi aktif mahasiswa. 

"Kita harus ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan peran sumber daya manusia guna mewujudkan Indonesia Emas 2045," tegasnya disambut semangat para mahasiswa politeknik tersebut.

(*)