Tanggapan AKBP Musliadi Mustafa Terkait Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kaltim menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial turut memengaruhi modus operandi pelaku TPPO.

Kasubdit Renakta Polda Kaltim, AKBP Musliadi Mustafa, mengungkapkan pandangannya terkait fenomena TPPO di Kalimantan Timur dalam Rakor Gugus Tugas TPPO di Balikpapan.

Menurutnya, Kalimantan Timur saat ini bukan lagi jalur TPPO karena bukan merupakan wilayah perbatasan.

"Dulu waktu masih bergabung dengan Kaltara, bisa dikatakan Kaltim ini pintu masuk. Tapi sekarang bukan," tutur AKBP Musliadi pada kesempatan Rakor Gugus Tugas TPPO di Balikpapan, Kamis (11/7/2024).

Baca juga: Subdit Renakta Polda Kaltim AKBP Musliadi Mustafa Sebut Dukungan Keluarga Jadi Pilar dalam Karier

Dia menilai, kasus yang sudah diungkap oleh Polda Kaltim belakangan ini bukan merupakan TPPO. Yakni hanya aktivitas pidana di tingkat lokal.

"Jadi bukan semacam perdagangan orang antar provinsi," imbuh AKBP Musliadi.

Namun, dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pendatang ke Balikpapan.

AKBP Musliadi Mustafa mencatat bahwa saat ini sudah ada 700 ribu orang yang datang ke IKN tanpa membawa keluarga, serta pekerja dari proyek RDMP Pertamina yang mencapai 7 ribu orang.

"Sekarang ini banyak kegiatan, apalagi dengan banyak manusia, KDRT itu juga semakin banyak muncul," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kemen PPPA, Priyadi Santosa, juga menyoroti masalah TPPO.

Dia menambahkan, dalam lima tahun terakhir, dilaporkan ada 2.265 korban TPPO, dengan 51 persen di antaranya adalah anak-anak dan 47 persen adalah perempuan dewasa.

"Perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang sangat rentan untuk menjadi target utama pelaku," ujarnya melalui sambungan virtual.

Priyadi juga mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan kasus TPPO, dengan modus perekrutan melalui media sosial dan instansi pendidikan.

"Kasus online yang melibatkan peran warga Indonesia untuk bekerja sebagai operator judi online di berbagai daerah di Asia Tenggara, khususnya Kamboja dan Myanmar," kata Priyadi.