Ajukan APBD 2025 Sebesar Rp 2,99 Triliun, Pemkab Kubar Bakal Prioritaskan Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO,  SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebesar Rp 2,99 triliun.

Pengajuan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Kutai Barat (Kubar), H Edyanto Arkan pada Rapat Paripurna XV Masa Sidang II Tahun 2024 di DPRD Kubar, Selasa (16/7/2024).

Rapat yang dipimpin Wakil ketua I DPRD Kubar, H Ahmad Syaiful di ruang Utama kantor dewan, itu beragendakan penyampaian rancangan KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2025. 

Wabup Kubar H Edyanto Arkan menyampaikan empat hal yang menjadi alasan program prioritas pembangunan pemerintah daerah Tahun 2025.

Baca juga: 3 Kendali yang Dihadapi TP PKK Kubar untuk Menurunkan Angka Stunting, Optimis Berhasil

Pertama, peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing guna terwujudnya transformasi SDM Lokal yang kompeten, adaptif dan Inovatif. 

Kedua adalah peningkatan kualitas konektivitas wilayah untuk menunjang proses transfer pengetahuan dan adopsi inovasi serta menghubungkan antar sumber daya lokal. 

Ketiga, peningkatan daya saing dan perluasan daerah ekspor sektor-sektor unggulan dan potensial. dan yang keempat peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan melalui kemudahan masyarakat dalam mengakses dan mengolah sumber daya lokal.

"Dengan program prioritas pembangunan daerah, maka dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia dan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya," tegas.

Baca juga: Operasi Patuh Mahakam 2024 Dilaksanakan di Kubar, Wujudkan Tertib Berlalu Lintas Demi Indonesia Emas

Ia menegaskan, usulan itu juga memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan mendatang.

Prioritas pembangunan pada tahun 2025 berdasarkan hasil konsultasi publik dalam musrembang RKPD.

Dalam APBD Tahun 2025, Pemkab Kubar juga telah menetapkan target dan arah kebijakan prioritas pemenuhan belanja wajib dan mengikat untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat. 

"Untuk prioritas pemenuhan belanja standar pelayanan minimal (SPM) yaitu prioritas belanja untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Prioritas pemenuhan belanja program dedikasi, yaitu belanja prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan kepala daerah. Prioritas pemenuhan belanja prioritas lainnya merupakan dukungan belanja terhadap prioritas nasional, prioritas provinsi serta belanja arahan hasil audit, " imbuhnya. (*)