Bawaslu Balikpapan Waspadai Netralitas ASN dan Politik Uang Jelang Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menjelang pesta demokrasi pemilihan Gubernur Kaltim dan Walikota Balikpapan tahun 2024, Bawaslu Balikpapan mengingatkan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan mencegah politik uang.

Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Azis mengungkapkan bahwa kasus ketidaknetralan ASN di Balikpapan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya.

"Pada pemilu 2020, terdapat dua kasus ketidaknetralan ASN, sedangkan pada 2024 ini meningkat tajam menjadi tujuh kasus," ungkapnya, Jumat (19/7).

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa kasus politik uang juga meningkat, dari satu kasus pada pilkada sebelumnya menjadi dua kasus pada pemilu kali ini.

Menurut Ahmadi, temuan ini bukan hanya berasal dari pengawasan Bawaslu, tetapi juga dari laporan masyarakat.

Baca juga: DPP PKB Berikan Rekomendasi Penunjukan Rahmad Mas’ud-Bagus Susetyo untuk Pilkada Balikpapan 2024

Baca juga: Maju Pilkada Balikpapan 2024, Petahana Rahmad Masud Diyakini Golkar Dapat Dukungan KIM

"Hal ini perlu kita waspadai bersama, mengingat Pilkada tinggal beberapa bulan lagi," tambahnya.

Untuk menjaga netralitas ASN dan mencegah politik uang, Bawaslu Balikpapan telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi khusus termasuk diantaranya ada sosialisasi netralitas ASN dan TNI, Polri.

"Kami telah melakukan berbagai sosialisasi terkait netralitas ASN, dan teman-teman KPU Balikpapan juga telah melakukan hal yang sama. Fokus kami saat ini adalah memastikan netralitas ASN dan mengurangi politik uang," jelas Ahmadi.

Ahmadi juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan untuk aktif melakukan sosialisasi terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PANRB), Bawaslu, dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengenai netralitas ASN.

Baca juga: Politisi Gerindra Bagus Susetyo Calon Pendamping Rahmad Mas’ud di Pilkada Balikpapan 2024

"Kami akan mengimbau Pemkot Balikpapan agar menginstruksikan SKB tersebut kepada ASN untuk menjaga netralitas mereka," tegasnya.(*)