Kabinet Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko Ungkap Jumlah Kementerian Bisa Tidak Berubah

TRIBUNKALTIM.CO - Di tengah mencuatnya penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko, sempat mengungkapkan hal yang sebaliknya.

Budiman Sudjatmiko mengatakan jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran nanti bisa saja tidak berubah atau tetap berjumlah 34.

Akan tetapi, Budiman menyebutkan, pemerintahan Prabowo nanti bisa menambah jumlah badan, bukan kementerian, sehingga tidak perlu mengubah UU.

"Bisa saja (jumlah) kementerian tidak berubah, tapi ditambahin badan, kan begitu. Bisa saja dibentuk badan, misalnya kementerian atau kementeriannya direposisi, ada yang digabungkan, seperti itu. Kan ada nomenklatur baru bentuk kementerian yang ada dengan nomenklatur baru, yang lama dipindahkan dengan kementerian yang lain, atau dibentuk badan. Kalau sudah melewati batas institusi kementeriannya," ujar Budiman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/5/2024).

Baca juga: 2 Sosok yang Diprediksi Dapat Jabatan Strategis di Kabinet Prabowo Gibran, Pengganti Sri Mulyani?

Baca juga: Tanggal Pelantikan Kabinet Prabowo-Gibran Berdasarkan Tahapan Pemilu 2024 KPU RI, Siapa Menterinya?

Budiman menjelaskan, terkait jumlah kursi menteri, Prabowo dan Gibran akan berkonsultasi terlebih dulu dengan ahli hukum.

Namun, yang pasti, kata dia, Prabowo ingin program strategis berjalan dengan cepat ketika dirinya menjabat.

"Misalnya makan siang gratis, kemudian sekolah urunan, perumahan rakyat di desa dan di kota. Saya kira itu perlu tindakan yamg sangat cepat dan perlu mesin pemerintahan respons yang sangat cepat," jelasnya.

"Nanti bakal seperti apa, kita lihat nanti. Apakah ada kementerian pangan dan gizi, apa badan, begitu," sambung Budiman.

Baca juga: Investor Menanti Daftar Kabinet Prabowo-Gibran, Berharap Pengganti Sri Mulyani dari Teknokrat

Dilansir pemberitaan Kompas.id, Senin (6/5/2024), wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo kelak sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya.

”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Akhirnya Thomas Djiwandono Bocorkan Pos Menkeu di Kabinet Prabowo Diisi Profesional, Bukan Dirinya

Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Gagasan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian sebaiknya tidak menjadi pembagian konsesi politik buat para kelompok pendukungnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 atau hanya ajang mencari keuntungan ekonomi.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam, sebaiknya Prabowo mengutamakan kandidat menteri dari kalangan ahli yang kompeten dan dipercaya publik buat memimpin kementerian, supaya terbentuk kabinet ahli (zaken kabinet).

Jika jumlah kementerian ditambah tanpa mempertimbangkan hal itu, Umam khawatir hanya menjadi ajang perebutan proyek pemerintah.

Baca juga: Harap Ada Kaum Muda di Kabinet Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Ingatkan Peran Kader Tidar