Elit Politik Diduga Borong Partai di Pilkada Kaltim 2024, Masyarakat Suarakan Tolak Kotak Kosong

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hingga saat ini, baru ada satu bakal calon Gubernur yang muncul di Pilkada Kaltim 2024. 

Pilkada Kaltim 2024 pun berpeluang bakal ada kotak kosong lantaran baru ada satu bakal calon Gubernur yang muncul hingga muncul dugaan elit politik lakukan borong partai, 

Menyikapi perkembangan politik jelang Pilkada Kaltim 2024, masyarakat yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Demokrasi Kalimantan Timur (SOMASI Kaltim) menyuarakan tolak kotak kosong di Pilkada Kaltim 2024.

Aksi damai dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Kotak Kosong Pilgub Kaltim 2024”digelar di Simpang 4 Jalan dekat Mall Lembuswana, Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (2/8/2024).

Baca juga: Golkar Prediksi Rudy Masud Bakal Lawan Kotak Kosong di Pilkada Kaltim 2024, Dukungan KIM Dominan

Baca juga: Megawati Segera Umumkan Calon Kepala Daerah dari PDIP, Ada Kans Isran Noor Maju Pilkada Kaltim 2024?

Baca juga: Jika Isran Noor Maju Pilkada Kaltim 2024 Lawan Rudy Masud, Prediksi Persaingan di Kabupaten/Kota

Tulisan sendiri berisi tentang kondisi politik jelang Pilkada Serentak di Kaltim.

“Selamatkan demokrasi tolak Kotak kosong,” tegas Koordinator Somasi Kaltim, Bayu.

Dijelaskannya juga, bahwa aksi ini merupakan bentuk kegelisahan atas situasi perpolitikan terkini.

Menurut Bayu, situasi ini tidak baik untuk kondisi Kaltim ke depan, karena rentan dengan mahar politik uang untuk kongkalikong dengan oknum elit partai yang enggan bertanding secara demokratis.

“Nasib masyarakat Kaltim akan terabaikan, kami berupaya hadir di tengah keresahan masyarakat atas kondisi politik Pilkada terkini.

Kami menduga adanya upaya segelintir elit politik yang ingin calon kepala daerah di Kaltim melawan kotak kosong dengan cara memborong partai,” bebernya 

Parpol Gagal Kaderisasi

Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Klinik Pemilu Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) yang juga Akademisi yakni Warkhatun Najidah menganggap fenomena kotak kosong di Pilkada sebagai kegagalan demokrasi.

Kotak kosong atau pasangan calon yang akan bertarung dengan kolom kosong di Pilkada serentak Kaltim kemungkinan bisa terjadi.

Misal, bakal calon (bacalon) Gubernur diisukan melakukan strategi 'borong partai' guna meraih peluang kotak kosong.

Baca juga: Rudy Masud Lawan Isran Noor atau Kotak Kosong, Nasib Pilkada Kaltim 2024 di Tangan Megawati dan AHY

Ia mengatakan bahwa keberadaan kolom kosong melawan bacalon bisa dianggap sebagai indikasi gagalnya kaderisasi dalam partai politik.

Menurut Najidah, tentu sangat disayangkan bahwa di Pilkada serentak 2024 di Kaltim sampai terjadi kotak kosong di beberapa daerah.

Figur-figur terbaik di Kabupaten/Kota di Kaltim tidak akan timbul di mata masyarakat.

Meski, pada Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada, memungkinkan terjadi pasangan calon tunggal saat kontestasi politik dengan kondisi dan syarat tertentu.

Dalam pasal 54C ayat 1 disebutkan bahwa satu paslon mungkin terjadi jika setelah penundaan dan berakhirnya masa pendaftaran hanya ada satu calon saja yang memenuhi syarat.

UU Pilkada turut mengatur paslon tunggal bisa terjadi jika terdapat kondisi awalnya ada lebih dari satu calon yang mendaftar, namun hanya ada satu pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.

"Apa yang disayangkan, bukan berarti kita tidak punya figur terbaik Kaltim, saya meyakini putra terbaik Kaltim banyak, tapi terbaik partai belum tentu," ungkapnya.

Beberapa kader yang mencalonkan diri pada Pileg 2024 lalu dan berpotensi maju pada Pilkada sendiri terkesan tak punya ruang ikut dalam kontestasi.

Baca juga: PPP Resmi Melabuhkan Dukungan ke Rudy Mas’ud-Seno Aji di Pilkada Kaltim 2024

Tak hanya itu, cara bagaimana merebut hati masyarakat juga telah teruji sebenarnya pada Pemilu serentak lalu.

“Pilkada esensinya mendekatkan pengambil keputusan di masyarakat. Ini evaluasi partai.

Penyelenggara dituntut bisa menjamin hak konstitusional warga negara bisa dipilih maupun memilih.

So, partai menjamin tidak hal seperti ini?,” ungkapnya.

“Evaluasi saya yakini dari partai. Kalau partai ini memang jadi perahu.

Tunjukkan bahwa perahu ini punya standar, penumpang mana yang pantas menaiki,” sambung Najidah.

Merusak Demokrasi

Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaltim, Mukti Ali saat diminta pendapat terkait demokrasi yang tengah jadi perbincangan publik yakni peluang kotak kosong pada Pilkada serentak 2024 di Kaltim.

Menurutnya, demokrasi menjadi tak sehat jika menghadirkan satu pasangan calon yang berlaga.

“Ya sayang sekali sebenarnya, harus kotak kosong ini ya.

Karena orang (figur) betul-betul terkungkung, menurut saya sayang sekali, merusak demokrasi malahan,” ujar Mukti Ali.

"Ini perlu dicermati, kalau sudah ada kejadian kotak kosong di suatu daerah, itu termasuk kegagalan regenerasi partai politik," tegasnya, Selasa (16/7/2024).

Baca juga: Pilkada Kaltim 2024 - Koalisi Pendukung Rudy Masud Makin Gemuk, Lawan Isran Noor atau Kotak Kosong

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairuoussaniy)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim