DPD Partai Golkar Kaltim Belum Bersuara soal Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPD Partai Golkar Kaltim belum mau bersuara terkait kabar mengejutkan dari DPP partai beringin ini. 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Sabtu (11/8/2024) malam.

Rencananya, pengumuman resmi bakal disampaikan Airlangga Hartarto pada rapat pleno, Selasa 13 Agustus 2024.

Saat TribunKaltim.co mencoba meminta tanggapan dari jajaran pengurus Partai Golkar di Kalimantan Timur. 

Baca juga: Sri Juniarsih Didukung Demokrat dan Golkar di Pilkada Berau 2024, Belum Mau Bahas Tambah Koalisi

Tetapi, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud maupun Sekretarisnya M. Husni Fahruddin tidak menjawab saat dihubungi TribunKaltim.co.

Dari pesan yang dikirim melalui grup media, M. Husni Fahruddin hanya menjawab singkat.

“Gak bisa komentar. Sabar ya," tulisnya di pesan tersebut, petang ini.

Pernyataan Resmi Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto buka susara terkait kabar pengunduran diri dari kursi ketua umum Partai Golkar. 

Informasi yang beredar dibenarkan oleh Menko Perekonomian tersebut.

Melalui video resminya yang disebar ke awak media, ia mengumumkan kabar pengunduran diri pada Minggu (11/8/2024).

"Saya Airlangga Hartarto setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan kestabilan transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar," jelasnya dikutip dari video yang beredar.

Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu (10/8/2024) kemarin.

Nantinya, ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi ketum Golkar kepada pengurus partai.

Baca juga: PKB dan Golkar Usung Fahmi-Ikhwan di Pilkada Paser 2024, Calon Penantang dan Peluang Kotak Kosong

"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024, selanjutnya sebagai partai yang besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD ART organisasi yang berlaku," terangnya.

Airlangga pun berharap proses pergantian ketua umum dapat dilakukan secara damai.

Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. "Semua proses ini akan dilakukan dengan damai tertib dan dengan menjunjung tinggi marwah partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus menerus," tandasnya.

Banyak Faksi di Golkar, Mundurnya Airlangga 

Pengamat Politik sekaligus Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Budiman Chosiah menilai mundurnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto karena desakan faksi-faksi yang dengan kepemimpinannya.

Keputusan politik yang diambil khususnya dalam kontestasi politik tentu juga mempengaruhi.

Banyak nama–nama dikaitkan seperti Presiden Joko Widodo, kemudian putranya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pucuk di partai beringin, termasuk Bahlil Lahadalia.

“Ketika ada pergantian dari Airlangga kepada siapapun, bisa merusak konstelasi. Berarti di Golkar muncul banyak faksi. Pertanyaannya sekarang, apakah munculnya figur–figur pengganti itu, menjamin untuk diusung Golkar? Karena bisa berubah, tergantung patron (pelindungnya) nya,” jelas Budiman.

Faksi–faksi di Golkar tentunya melihat keputusan politik dari Airlangga Hartarto yang bisa menjadi duduk persoalan. 

Sebab, keputusan yang dikeluarkan juga menentukan arah faksi–faksi di Golkar. Terlebih pada agenda Pilkada 2024 yang ada di depan mata.

Faksi-faksi kekuatan di internal Golkar menurut Budiman memiliki agenda kepentingan ekonomi-politik yang beragam dan tentu hingga ke daerah.

Baca juga: Nama-nama Calon Pengganti Airlangga Hartarto yang Mundur dari Ketua Umum Golkar

“Dengan berubahnya konstelasi di Golkar, karena banyak faksi. (Di Kaltim) Siapa yang bisa mengambil manfaat dari situ, dekat dengan nama yang muncul (pengganti Ketum Golkar), tentu akan saling mengamankan. Begitu juga figur–figur di Kaltim pasti punya faksi tersendiri,” tegas Budiman.

Jika dikaitkan dengan Pilkada 2024 di Kaltim, publik tentu bakal menyimak dengan perubahan di tubuh elite Golkar.

Terlebih juga dengan elite di Kaltim yang kemungkinan “kasak–kusuk” agar bisa mengamankan nama–nama yang sudah di sodorkan.

“Menarik sebenarnya ini, sampai pendaftaran last minute nanti,” tandas Budiman. (*)