Pemkab Kubar Terapkan Sistem Kartu Kredit Pemerintah Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Bupati Kutai Barat FX Yapan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Ballroom Hotel Mercure Samarinda pada Jumat (09/08/2024). 

Secara bersamaan sekaligus dilangsungkan sosialisasi penatausahaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Sosialisasi yang dibuka oleh Bupati FX Yapan, dilaksanakan selama 2 hari. Diikuti perwakilan dari seluruh OPD dan Pemerintah Kecamatan di lingkup Pemkab Kubar.

Sementara, launching KKPD, ditandai dengan penyerahan secara simbolis Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada 3 OPD yang menjadi percontohan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Yaitu BKAD, Bappeda-Litbang dan Bapenda. 

Selanjutnya juga dilakukan penandatanganan kerjasama berita acara launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, oleh Bupati FX Yapan dengan pihak PT Bankaltimtara.

Seperti diketahui, penerapan KKPD sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat.

Baca juga: PWI Kubar Lakukan Audensi dengan Bupati FX Yapan, Perkuat Sinergitas Kemitraan dan Komunikasi

Baca juga: Polres Kutai Barat Upacara HUT ke 78 Bhayangkara Taman Budaya Sendawar, Bupati FX Yapan jadi Irup

Penerapan KKPD merupakan kerja sama antara Pemkab Kubar dengan Bank Kaltimtara.

Untuk tahap awal, sebagai uji coba akan diluncurkan penggunaan KKPD untuk 3 Organisasi Perangkat Daerah. Yakni Bappeda Litbang, BKAD dan Bapenda. 

Penerapan KKPD ini merupakan bagian dari upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat

Bupati FX Yapan, ditemui, Senin (12/8/2024)  meminta kepada seluruh peserta sosialisasi yang rata-rata staf bagian keuangan, dapat memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Ke depannya, saat KKPD ini diterapkan di seluruh OPD di lingkup Pemkab Kubar, diharapkan akan terlaksana pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta peningkatan pemahaman bagi pengelola keuangan pada SKPD.

Bupati mengingat akan pentingnya penyusunan penatausahaan keuangan. Karena menyangkut kecepatan dalam pelaksanaan pembangunan.

"Saya berpesan kepada seluruh peserta, agar dapat berperan aktif dan memanfaatkan forum penting ini. Saya minta semua bisa menggali dan memahami lebih dalam, mengenai alur proses penatausahaan keuangan serta hal-hal terkait implementasi kartu kredit pemerintah daerah ini. Sehingga dengan mudah pula kita dapat mengimplementasikannya dalam meningkatkan pendapatan daerah berbasis digitalisasi," ungkap Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Petrus menyampaikan, terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini, merupakan Kartu Kredit yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD setelah kewajiban pembayaran. 

"Pemegang Kartu dipenuhi oleh Bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajiban pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah. Kemudian berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus," ungkapnya.

Baca juga: Bupati FX Yapan Dukung Percepatan Eliminasi Malaria di Kutai Barat Kaltim 

Dikatakan, dasar hukum KKPD mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024, tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.

Selain itu, lanjutnya, ada juga beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan Kartu Kredit Daerah. (*)