DP3 Balikpapan Evaluasi Penyaluran BBM Subsidi untuk Nelayan, Kuota jadi Keluhan Utama

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan menggelar pertemuan untuk mengevaluasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi nelayan, Selasa (13/8/2024). 

Pertemuan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dan Peraturan BPH Migas Nomor 2 tahun 2023.

"Hari ini adalah agenda dinas kita untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pendistribusian BBM jenis solar subsidi.

Sasaran dari kebijakan ini adalah para nelayan," ujar Kepala DP3 Balikpapan, Sri Wahjuningsih.

Baca juga: Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi Jenis Pertamax di Kaltim

Ia menjelaskan bahwa kuota BBM subsidi untuk nelayan di Kota Balikpapan dibatasi hanya 417 kiloliter per bulan, yang dibagikan kepada sekitar 500 nelayan yang telah terdaftar.

"Permasalahan utama yang dikeluhkan adalah terkait kuota. Kuota BBM subsidi untuk nelayan di kota Balikpapan dibatasi hanya 417 kiloliter," ungkapnya.

Sri Wahjuningsih juga menekankan pentingnya kepatuhan nelayan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

Dimana nelayan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti fotokopi KTP, fotokopi pas kecil, dan fotokopi perizinan usaha.

Terkait dengan pelanggaran regulasi, Sri Wahjuningsih mengingatkan bahwa BBM subsidi tidak boleh diperjualbelikan. 

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat bertujuan untuk membantu nelayan agar lebih mudah melaut.

"Kami mengingatkan kembali tentang regulasi ini agar tidak ada masalah di lapangan," imbuhnya.

Pertemuan ini juga membahas mengenai keluhan nelayan terkait ketersediaan BBM subsidi.

Jika kuota yang diberikan tidak mencukupi, seperti hanya 50 liter dari seharusnya 100 liter, maka sisa kebutuhan harus dibeli dengan harga pasar.
 
Untuk mengatasi hal tersebut, kata Sri Wahjuningsih, PT pertamina terlebih dahulu akan berkoordinasi untuk penyediaan dexlite bagi nelayan.

"Pertamina Patra Niaga akan menunjuk mengenai tempat pembelian BBM non subsidi, jika nelayan butuh lebih banyak BBM (non subsidi). Dan informasi tersebut akan diberikan satu minggu ke depan," pungkas Sri Wahjuningsih.(*)