Berita Pemprov Kaltim

Pj Gubernur Akmal Malik: Data Pemilih Harus Akurat agar Warga Negara Tak Kehilangan Hak Konstitusi 

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengatakan, data pemilih harus akurat agar warga negara tak kehilangan hak konstitusi. 

Penulis: Iklan Tribun Kaltim | Editor: Diah Anggraeni
HO HMS
Pj Gubernur Akmal Malik saat membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (16/8/2024). 

TRIBUNKALTIM.CO - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik mengingatkan pentingnya data yang akurat dalam pemilihan kepala daerah serentak, 27 November 2024.

Hal itu ditegaskan Pj Gubernur Akmal Malik saat membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (16/8/2024).

Data pemilih yang akurat sangat berkaitan dengan hak warga negara dan sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik saat dan setelah pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Rangkaian pilkada ini salah satunya bergantung pada data pemilih.  Data pemilih yang tepat dan akurat tidak akan menyebabkan kehilangan hak warga negara, hak konstitusi warga negara,"  kata Akmal.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Tanam Bibit Pohon di Lahan Eks Tambang Bersama Pelajar SMK

Ketepatan data pemilih juga akan menghindari terjadinya konflik-konflik pemilihan umum (pemilu). Sebab itu, rapat pleno terbuka terkait DPS ini menjadi sangat penting untuk menghasilkan data pemilih yang akurat.

Pemerintah sendiri kata Akmal akan memberi dukungan penuh demi sukses seluruh rangkaian pilkada serentak tahun ini. 

Ia juga menyebutkan tantangan pilkada serentak tahun ini akan lebih besar dibanding pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya.

"Dulu pilkada serentak masih dilakukan bertahap/wilayah. Sekarang serentak nasional. Tentu ini tantangannya lebih besar," ungkap Akmal.

Misal, jika terjadi konflik pergerakan personel keamanan pasti akan menghadapi tantangan berbeda, sebab semua daerah harus tetap waspada. Apalagi, kerawanan pilkada bisa terjadi di mana saja.

"Silakan WA saya. Teman-teman penyelenggara sampaikan saja, pemerintah akan selalu memberi dukungan. OPD juga harus memberi dukungan," tegas Akmal.

Baca juga: Presiden Jokowi Puji Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik

Lebih jauh diuraikan Akmal,  potensi partisipasi pemilih pada pilkada diprediksi akan lebih meningkat karena kepedulian warga kepada para pemimpin daerahnya.

"Tapi ingat, sebaliknya potensi konfliknya juga lebih tinggi. Ini yang harus juga kita waspadai," pesannya.

Sebagai Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri dan dan Pj Gubernur Kaltim, ia berharap, pilkada di Kaltim akan berlangsung lancar dan damai tanpa konflik berarti.

"Kami siap membantu. Kita tidak akan intervensi. Mari awali dengan keterbukaan dan komunikasi. Forkopimda akan memberi dukungan dengan baik," tegas Akmal lagi.

Acara dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Fahmi Idris, Bawaslu Kaltim dan perwakilan Kodam VI Mulawarman dan Polda Kaltim. Hadir pula Komisioner KPU Kaltim dan KPU kabupaten dan kota se-Kaltim. 

Sebagai informasi, DPS Kaltim sebanyak 2.821.421 pemilih dari jumlah penduduk Kaltim 4,05 juta jiwa. (sul/ky/adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved