Mantan Kadis jadi Anggota DPRD Berau 2024-2029, Janji akan Perjuangkan Kebutuhan BPBD

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Mantan kepala dinas di lingkungan Pemkab Berau sukses terjun ke dunia politik. Saat maju Pileg 2024, sosok ini berhasil tembus ke parlemen DPRD Berau untuk masa jabatan 2024-2029. 

Dialah Thamrin, figur yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas BPBD Berau dan telah pensiun.

Banting stir ke dunia politik praktis, maju bertarung dalam Pileg 2024 dan raih suara yang membuat dirinya bisa melenggang ke DPRD Berau. 

Thamrin saat itu dalam Pileg 2024 masuk dalam daerah pemilihan III yakni meliputi daerah pesisir dan kepulauan. 

Baca juga: BREAKING NEWS: 30 Anggota DPRD Berau Resmi Dilantik, NasDem Jadi Pemenang Pileg 2024

Dia berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihnya dan di luar dapil. 

“Namun secara spesifik saya belum bisa menentukan di bidang mana, tergantung dari di fraksi saya berada,” katanya kepada TribunKaltim.co, Rabu (21/8/2024).

Ia mengakui, tentunya tidak hanya masyarakat di dapilnya saja, tapi secara menyeluruh dirinya selaku wakil rakyat ia akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Berau.

“Secara khusus memang saya memiliki kewajiban untuk memperhatikan masyarakat di dapil saya. Tapi secara umumnya juga masyarakat Kabupaten Berau ini,” paparnya.

Thamrin menyebut, terdapat berbagai bidang yang menjanjikan di dapilnya, di antaranya pariwisata, perikanan, perkebunan dan lainnya.

“Pada reses kita nanti secara spesifik kita bisa mengetahui dan mengumpulkan aspirasi masyarakat kita," katanya. 

Baca juga: Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau Abdul Waris Dorong Pemkab Perhatikan Taman Kota

"Apa yang dibutuhkan dan bisa kita suarakan di DPRD akan kita perjuangkan," tuturnya.

Kendati demikian, politisi PKS tersebut juga memiliki rasa tanggungjawab terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau yang menjadi tempat terakhir dirinya mengabdi sebagai PNS untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhannya.

“Pastinya kita akan perjuangkan juga apa yang menjadi kekurangan di BPBD tersebut. Seperti pemenuhan sarpras dan penataan yang lebih baik di sana,” tandasnya. (*)