Gerak Pembangunan Kalimantan Timur Konsisten Menuju Ekonomi Hijau

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menghadiri pertemuan South-South Exchange (SSE) di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (30/9/2024).

Pertemuan SSE dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara, di antaranya Brazil, Kongo, Kosta Rika, Kamboja, Gabon serta delegasi Indonesia selaku tuan rumah.

Pj Gubernur Akmal Malik menjelaskan, Kaltim memiliki luas wilayah 16,7 juta hektare dan   65 persen atau  seluas 8,1 juta hektare merupakan kawasan hutan dan areal konservasi. Sementara jumlah penduduk Kaltim sebanyak  3,9  juta dengan keragaman etnik, seni dan budaya.

Diakui Akmal, perekonomian Kaltim masih didominasi sektor tidak terbarukan sebesar 68 persen, namun perlahan provinsi ini terus berupaya mendorong percepatan transformasi ekonomi menuju green economy (ekonomi hijau)

Baca juga: Lagu Indonesia Raya Akan Berkumandang Setiap Selasa - Kamis di Kantor Gubernur Kaltim

“Kaltim komit dan  konsisten menerapkan ekonomi hijau yang diinternalisasikan dalam RPJMD Kaltim 2008 hingga sekarang,” terang Akmal.

Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya signifikan terkait perbangunan hijau dan REDD+ termasuk merampungkan sejumlah dokumen strategis, di antaranya rencana induk ekonomi hijau, rencana aksi provinsi untuk pengurangan gas rumah kaca, Perda Kaltim tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Dokumen Program Pengurangan Emisi Dana Karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

“Dokumen-dokumen tersebut memberikan arahan strategis dan sebagai rujukan utama RPJMD maupun rencana proyek mitra pembangunan,” tutur Akmal.

Keberhasilan Kaltim mengimplementasikan FCPF Carbon Fund, menurutnya, memberikan kontribusi terhadap pencapaian kontribusi nasional (NDC), di samping menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang dapat dikelola berkesinambungan dengan Program REDD+ di Kaltim.

“Dengan pelaksanaan SSE ini, kami percaya tujuan kita untuk menyatukan hutan dan lahan akan meningkatkan capaian target NDC di masing-masing negara,” tutupnya.

Hadir pada pertemuan itu Head of Environment Unit UNDP Indonesia Aretha Aprilia dan Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Wahyu Marjaka. 

Selain itu hadir, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kaltim Ujang Rachmad, Kepala Biro Perekonomian Iwan Darmawan dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Irhamsyah. (gie/sul/ky/adv)