Pilih Dukung Calon Wali Kota Bontang Basri Rase, Agus Suhadi Mundur dari PDIP Per Hari Ini 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Mantan anggota DPRD Bontang, Agus Suhadi memutuskan untuk mendukung pasangan calon (paslon) Basri Rase Chusnul Dhihin dalam kontestasi Pilkada 2024.

Konsekuensinya ia harus mundur dari PDIP yang mencalonkan Najirah-Muhammad Aswar.

Ditemui di salah satu kafe di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, Rabu (8/10/2024) siang, Agus bercerita sudah tidak sejalan lagi dengan perjuangan partai.

 "Ada rasa kecewa," katanya.

Namun ia enggan membeberkan maksud rasa kecewa itu.

Baca juga: Komitmen Basri Rase dalam Keberlanjutan Pembangunan, Bontang Fokus Pelestarian Lingkungan

Ia mengaku telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai sekretaris DPC PDIP Bontang per hari ini.

Hal tersebut sekaligus menegaskan dia bukan lagi bagian dari "Banteng Merah". 

Mantan anggota polisi militer dengan pangkat terakhir Sersan Mayor ini secara terbuka mengakui menetapkan pilihan politiknya dengan masuk gerbong Basri Rase, bersama beberapa rekannya eks anggota DPRD, seperti Bakhtiar Wakkang, Abdul Samad, dan Astuti.

Pilihan Agus Suhadi ini berbanding terbalik dengan perintah PDIP untuk memenangkan Najirah-Aswar di Pilkada Bontang.

Agus berdalih punya hubungan dekat dengan Basri.

"Dari pada saya main belakang, sebagai mantan orang militer harus gentleman kalau sudah bilang A, tetap A," ungkapnya.

Baca juga: Bantu Mobilitas Masyarakat, Basri Rase Bakal Tambah Bus Sekolah jika Terpilih dalam Pilkada Bontang

Disinggung soal hasrat pribadi dirinya yang ingin maju mencalonkan diri sebelumnya namun tak mendapat dukungan PDIP, ia tidak banyak berkomentar. 

"Itu sudah lalu. Tak perlu lagi dibahas," tuturnya.

Untuk diketahui, Agus Suhadi sempat digembor-gemborkan akan maju dalam kontestasi Pilkada 2024, bahkan ia sudah mendaftar diri sebagai calon wakil wali kota saat Partai Golkar membuka penjaringan.

Namun langkahnya terhenti setelah ditegur langsung Ketua DPD PDIP Kaltim, Syafaruddin, lantaran dianggap menyalahi mekanisme internal PDIP. (*)