Syukri Wahid Soroti Kelangkaan di Balikpapan, Usul Perusda Kelola Distribusi BBM dan LPG

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Calon Wakil Walikota Balikpapan, Syukri Wahid, buka suara menyangkut isu antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di kota Balikpapan.

Syukri menekankan bahwa masalah ini sudah lama menjadi keluhan warga, namun belum mendapat penyelesaian yang memadai.

Ia memaparkan analisis mendalam tentang penyebab kelangkaan BBM dan konsep solutif yang telah disiapkan oleh pasangan calon ini.

Menurutnya, masalah ini adalah masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah kota.

Syukri menjelaskan, sebelum merumuskan solusi, pemerintah harus menganalisis akar masalah, seperti dokter mendiagnosis pasien sebelum memberi perawatan.

Baca juga: 3 Pos Strategis Dijaga Ketat Satgas Preventif demi Pilkada Balikpapan 2024

Baca juga: Segini Besaran Honor Petugas Sortir Surat Suara untuk Pilkada Balikpapan 2024

Dalam konteks gejala kelangkaan BBM di Balikpapan, ia menjelaskan bahwa penyebab utamanya dapat dibagi menjadi beberapa faktor.

Salah satu yang paling menonjol adalah terbatasnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjual BBM bersubsidi. 

"Dari rencana 17 SPBU, kini hanya 3-4 yang menjual BBM bersubsidi, itu pun dengan barcode. Kalau BBM bersubsidi tak dijual, larinya ke mana?" ujarnya, Minggu (13/10/2024). 

Syukri mempertanyakan kemana BBM yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat itu pergi, mengingat kuota BBM telah ditetapkan oleh DPR RI bersama Pertamina berdasarkan jumlah penduduk.

Ia juga menekankan bahwa faktor lainnya adalah jumlah SPBU yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.

Selain penduduk lokal, Balikpapan juga menjadi tempat persinggahan kendaraan dari luar kota dan antarprovinsi, yang semakin menambah tekanan terhadap ketersediaan BBM.

Syukri menunjukkan bahwa dibandingkan dengan daerah lain di luar Jawa, Balikpapan menghadapi masalah antrean yang lebih parah.

Syukri menduga kebocoran BBM terjadi baik di tingkat hulu maupun hilir.

Di tingkat hulu, ia mencurigai adanya SPBU yang tidak menjual seluruh kuota BBM mereka kepada masyarakat, melainkan menjualnya ke pihak lain, termasuk industri. 

“Kebocoran di hulu lebih besar daripada di hilir. Kalau di hilir, kebocorannya terjadi ketika SPBU ada yang memodifikasi tabungnya sehingga bisa diisi banyak, lalu dijual ke Pertamini,” jelasnya.

Menurut Syukri, salah satu pelaku kebocoran ini adalah industri, seperti industri batubara dan sawit, yang juga membutuhkan BBM bersubsidi.

Ia menyebut tindakan ini sebagai bentuk ketidakadilan, karena BBM yang seharusnya dijual kepada masyarakat dialihkan ke sektor industri untuk keuntungan pribadi.

“Orang yang melakukan ini jelas zalim, karena seharusnya dijual kepada masyarakat, tetapi dialihkan ke industri. Siapa yang tahu? Apakah ada yang menghitung berapa ton BBM yang sudah disalurkan?” tanyanya.

Di tingkat hilir, kebocoran terjadi melalui modifikasi pada tabung BBM, sehingga beberapa SPBU dapat menjualnya ke Pertamini atau pengecer ilegal.

Praktik semacam ini, lanjut Syukri, merugikan masyarakat yang terpaksa mengantri panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Sebagai solusi, Syukri dan Sabani berencana untuk memberdayakan Perusahaan Umum Daerah (Perusda) untuk menjadi agen atau distributor BBM dan LPG.

Dengan begitu, tata niaga BBM dan LPG dapat dikelola langsung oleh pemerintah daerah, memastikan bahwa distribusi dan harga lebih terkendali.

“Kami ingin mengambil alih tata kelola jaringannya. Artinya, kita minta kota kita memiliki SPBU atau agen pangkalan untuk LPG, supaya kita bisa mendistribusikan langsung kepada masyarakat dengan kontrol harga dan distribusi,” papar Syukri.

Syukri juga menyebut bahwa melalui pendekatan ini, pemerintah kota tidak berorientasi pada keuntungan semata, melainkan pada pelayanan kepada masyarakat.

Ia mencontohkan penjualan tabung LPG 3 kg yang sering kali diwarnai permainan harga oleh para pengecer.

“Pengepul ini mengambil dan menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Harga yang tadinya Rp20 ribu bisa menjadi Rp40 ribu,” jelasnya.

Dengan memperpendek rantai distribusi dan menertibkan tata niaga, Syukri yakin bahwa harga BBM dan LPG dapat ditekan dan masalah antrean bisa diatasi.

Baca juga: PDIP Balikpapan Beber 5 Kali Juara Pilkada Balikpapan, Budiono Yakin Jagoannya Kalahkan Rahmad-Bagus

Syukri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi praktik bisnis tidak sehat yang menyebabkan kelangkaan BBM dan lonjakan harga LPG.

Ia mengkritik pelaku usaha yang menggunakan kuota pengajuan BBM untuk keuntungan pribadi, dan menegaskan bahwa Sabani-Syukri berkomitmen untuk membersihkan Balikpapan dari praktik-praktik semacam ini. 

“Berkuasa, lalu berbisnis pula, ini yang menyulitkan,” tutupnya. (*)