Komisi II DPRD Paser Ingin Pemerintah Daerah Perhatikan Masyarakat di Wilayah Perbatasan

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser meminta pemerintah daerahuntuk memberi perhatian khusus bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kaltim-Kalsel.

Wilayah perbatasan yang dimaksud yaitu antara Kecamatan Muara Komam dan Batu, begitupun perbatasan Kabupaten Paser dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam hal ini Kecamatan Long Kali.

Ketua Komisi II DPRD Paser, Syukran Amin mengatakan wilayah perbatasan tersebut kerap dijadikan sebagai sarang tindak pidana kriminalitas seperti peredaran narkoba dan curanmor.

"Kami menginginkan adanya perhatian khusus dari Pemkab Paser untuk masyarakat yang berada di pinggiran perbatasan Kaltim-Kalsel, seperti perlunya penguatan dari pihak kepolisian dan Satpol PP serta adanya kampung rawan narkoba," terang Syukran, Rabu (16/10/2024).

Beberapa waktu lalu saat melewati perbatasan Kaltim-Kalsel, Ia tak mendapati adanya Pos Polisi (Pospol) di daerah tersebut yang dinilai rawan dijadikan sarang gembong narkoba dan pelaku curanmor.

Baca juga: Wujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, DPRD Paser Harus Kerja Sama yang Baik dengan Pemkab 

Baca juga: Atasi Masalah Banjir, Wakil Ketua DPRD Paser Soroti Sistem Drainase yang Perlu Penanganan Khusus 

Selain itu, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut juga harus di jadikan perhatian khusus dan masuk dalam program prioritas dari Pemkab Paser seperti pelayanan kesehatan, pendidikan serta pelayanan Kependudukan. 

"Kami ingin pelayanan masyarakat yang ada di perbatasan dapat didekatkan, agar masyarakat tidak harus ke pusat pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal," ungkapnya.

Dalam lima tahun kedepan, kata Syukran akan menjadi perjuangan DPRD Paser untuk menyuarakan keinginan dari masyarakat di daerah yang kurang tersentuh.

Suara dari masyarakat tersebut nantinya dapat disampaikan ke pemerintah daerah, dan menjadi bagian program prioritas. 

"Karena jangan sampai masyarakat di perbatasan Paser ini tertinggal dan kurang tersentuh pelayanan, begitupun untuk pembangunan dan kesejahteraannya," ulasnya.

Masalah lainnya yang mesti menjadi perhatian Pemkab Paser yaitu jaringan telekomunikasi di beberapa titik yang ada di daerah tersebut.

"Wilayah itu sering tidak ada signal, sehingga kami dari DPRD Paser akan segera mendorong Pemerintah daerah untuk dapat memberikan perhatian dan prioritas pelayanan di daerah perbatasan Paser," ungkapnya.

Dalam waktu dekat, DPRD Paser akan segera memanggil OPD terkait untuk membahas masalah-masalah yang ada di daerah perbatasan.

Baca juga: Zulkifli Kaharuddin dan Hendrawan Putra Resmi Jabat Posisi Wakil Ketua DPRD Paser

Sebelumnya, kata Syukran komisi II DPRD Paser juga telah menyusun draf pembahasan yang nantinya akan di bahas dengan OPD terkait. 

"Kami sudah melakukan pembahasan di Komisi II terkait pelayanan kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan sampai ke infrastruktur, semoga dalam waktu dekat ini kami dapat segera memanggil para OPD terkait," pungkasnya. (*)