Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ingatkan Warga Jaga Demokrasi Pilkada 2024, Jangan Ada Hoaks

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Jelang Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Timur semua pihak ingin berjalan sesuai prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang disingkat luber jurdil.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik sendiri menegaskan, Pemprov Kaltim berkomitmen dalam menjaga kondusifitas daerah menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024. 

Ia meminta seluruh pihak untuk melakukan upaya kolektif dalam mewujudkan Pilkada Serentak yang damai dan kondusif.

Mulainya tahapan kampanye pada Pilkada Serentak 2024 di seluruh Kalimantan Timur tentu berpotensi menyebabkan gesekan karena perbedaan pilihan politik antar masyarakat.

Baca juga: Pilkada Kaltim 2024: Rudy Masud-Seno Aji Dapat Dukungan 2 Tokoh Ulama Samarinda

Menurutnya, perlu dilakukan edukasi dan pemahaman agar masyarakat dapat berkontribusi melaksanakan hak-hak demokrasinya.

“Tetap memelihara kondusifitas dan dinamika politik yang berpegang teguh pada norma-norma, etika, dan rasionalitas,” sebutnya.

Pilkada 2024 pastinya akan menimbulkan potensi-potensi yang harus diwaspadai bersama. 

Baik tantangan, hambatan, dan potensi gangguan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas keamanan serta mengeleminir isu-isu sosial yang mungkin akan berdampak pada kualitas demokrasi. 

Untuk itu, pemerintah daerah, para pihak yang terkait dan semua elemen masyarakat harus dioptimalkan.

Baca juga: Bersama Partai Golkar, Rudy Masud Optimistis Unggul dalam Pilkada Kaltim 2024

"Tidak boleh ada tindakan yang mencederai demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, politik uang, ataupun kekerasan,” pinta Akmal Malik.

Melalui organisasi kemasyarakatan (ormas) juga bisa berperan penting dalam menjaga kondusivitas daerah dalam suasana politik seperti saat ini. 

Ormas bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk menunjukkan partisipasi politik dengan cara damai, terbuka, dan saling menghormati perbedaan politik antar masyarakat.

“Kami mengajak seluruh ormas untuk mewujudkan praktik demokrasi Pilkada yang bebas dan adil," kata Akmal Malik.

"Kami yakin masyarakat Kaltim akan membangun harmonisasi, saling menghargai, dan menjauhkan diri dari segala bentuk pecah belah dalam kesatuan di Kaltim,” terangnya.

Jaga Netralitas Pilkada Kaltim 2024

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan semua pihak.

Identifikasi isu-isu krusial dan menjadi bagian dari pemecah permasalahan yang ada turut dilakukan pemetaan, sehingga akan menjadi modal utama dalam membangun harmonisasi di Kalimantan Timur. 

“Kami juga berharap kepada ASN baik pemerintah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga netralitas," tegas Akmal Malik.

"Mari bersama-sama mendorong partisipasi politik dalam praktik demokrasi yang tengah berjalan jelang Pilkada Serentak di Kaltim,” ajak Akmal Malik. (*)