Pengamat Unmul Kritik isu Kesejahteraan Rakyat yang Diusung Paslon Pilgub Kaltim di Visi–Misi

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Jelang debat pasangan calon (paslon) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim 2024 tentunya ada hal yang mestinya diperhatikan kedua kandidat.

Diketahui, dua pasangan calon (paslon) Pilgub Kaltim 2024, nomor urut 1 (satu) Isran Noor–Hadi Mulyadi dan nomor urut 2 (dua) Rudy Mas'ud-Seno Aji nantinya akan memaparkan visi–misi serta saling adu gagasan.

KPU sendiri mengangkat tema terkait “Penguatan Pondasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Kritik kepada dua kandidat Pilgub Kaltim disampaikan Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang juga Pengamat Sosial, Dr. Sri Murlianti, S.Sos., M.Si,.

Isu kesejahteraan yang ada pada visi–misi keduanya menjadi hal yang patut dikupas lebih dalam di arena debat kandidat perdana, Rabu 20 Oktober 2024 besok.

Menurut Sri, keduanya harus menjelaskan apa itu ekonomi inklusif yang dimaksudkan karena keduanya sama-sama mengusung ekonomi inklusif dalam visi–misi mereka. 

Baca juga: Jelang Debat Pilkada Kaltim 2024, Berikut Larangan bagi Paslon dan Pendukung

Baca juga: 6 Kelompok Relawan Se-Kalimantan Timur Deklarasi Menangkan Rudy-Seno di Pilkada Kaltim 2024

“Dari segi konseptual sangat idealis, seakan-akan semuanya akan membawa Kaltim keluar dari ekonomi eksklusif, ekonomi ekstraktif berbasis SDA terutama tambang batubara, yang selama ini terbukti hanya memperkaya geng-geng politik oligarki,” ungkapnya.

Jika yang dimaksud ekonomi inklusif itu adalah bagian dari perjuangan transisi energi menjadi green energy, maka harus dijelaskan bagaimana mau mengatasi krisis pekerjaan pada tenaga kerja tambang batubara?

Lalu, bagaimana dan apakah ada lapangan pekerjaan baru pagi para pekerja tambang.

Tentu sumber-sumber ekonomi dan pekerjaan baru mesti dilakukan untuk menggaransi transisi energi kotor ke energi bersih, agar tidak menimbulkan krisis bagi keluarga-keluarga karyawan di sektor ini. 

Tak hanya itu, jika mau mengaitkan ekonomi inklusif dengan kesejahteraan masyarakat maka pilihannya apa? 

Contoh, sawit, pertanian konvensional, manufaktur atau industri jasa? Yang mana. 

“Sampai sejauh mana pilihan itu bisa mensejahterakan Kaltim? Kalau pilihannya sawit, keduanya (paslon) harus menjelaskan bagaimana menyelesaikan sengkarut dua problem besar di industri perkebunan sawit, soal perampasan lahan-lahan masyarakat oleh perusahaan kelapa sawit yang membuat masyarakat lokal tetap miskin,” tegas Sri.

Serta, menurut Sri, soal budaya kerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih mengadopsi sistem kerja kolonial yang sangat menindas pekerja, terutama buruh-buruh kebun yang mayoritas dari Provinsi NTT atau NTB. 

Ada banyak sengkarut persoalan ekonomi sawit yang tampak diwacanakan menjadi primadona baru ekonomi Kaltim.