Pengamat Unmul Kritik isu Kesejahteraan Rakyat yang Diusung Paslon Pilgub Kaltim di Visi–Misi

Jika memang ada sektor lain, paslon tentu harus memberi penjelasan strategi dan problem solving-nya untuk memastikan tidak menimbulkan sengkarut masalah-masalah baru bagi masyarakat Kaltim. 

Sri melanjutkan, soal keadilan tenaga kerja juga harus jadi isu sangat penting dalam tema kesejahteraan masyarakat.

Calon kepala daerah yang bakal jadi pemimpin, mesti tahu bagaimana Kaltim sebagai pusat industri ekstraktif penyokong devisa nasional tetapi tingkat penganggurannya tinggi.

Bahkan di kantong-kantong kota Industri seperti Balikpapan, Bontang dan Samarinda. 

Artinya apa? Selama puluhan tahun industrialisasi di Kaltim, belum menghadirkan keadilan kerja untuk masyarakat lokal.

Industrialisasi dengan devisa yang besar, selama puluhan tahun belum bisa memberantas kesenjangan kualitas dan kompetensi pekerja lokal di hadapan pekerja migran. 

Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dalam Publikasi Statistik Daerah 2024.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. 

Pada Agustus 2023, TPAK Kaltim sebesar 65,57 persen atau 1,95 juta. 

Dari kelompok angkatan kerja tersebut, 1,85 juta jiwa aktif bekerja dan sisanya 103,6 ribu lainnya menyandang status pengangguran.

Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) kedelapan.

Terkait pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. 

Baca juga: Surat Suara Pilkada Kaltim 2024 Dicetak di Semarang, KPU Ungkap Sudah Dikirim

TPT menggambarkan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Dalam laporannya, TPT Kaltim pada Agustus 2023 sebesar 5,31 persen, artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 5-6 orang yang menganggur.

Sedangkan untuk yang termasuk dalam bukan angkatan kerja, pada 2022 tercatat 1.009.591 juta jiwa.