Pengamat Unmul Kritik isu Kesejahteraan Rakyat yang Diusung Paslon Pilgub Kaltim di Visi–Misi

Angkanya naik pada tahun 2023 dengan 1.024.277 juta jiwa.

Dengan rincian pada 2023, yakni 265 ribu orang sekolah, 641 ribu mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya 117 ribu orang.

Jika dirinci menurut kabupaten/kota, terdapat variasi besaran nilai TPT antarwilayah. 

Pada 2023, nilai TPT tertinggi berada di Bontang mencapai 7,74 persen. Sedangkan TPT terendah di Penajam Paser Utara (PPU) sebesar 2,07 persen.

Menurut sektor usaha, tenaga kerja paling banyak terserap ada pada sektor perdagangan yaitu 20,33 persen dengan 364.485 ribu jiwa. 

Disusul pertanian di posisi kedua dengan serapan tenaga kerja 19,74 persen dengan 354.868 ribu jiwa.

Di sisi lain, pertambangan yang merupakan leading sectors dalam perekonomian di Kaltim, relatif lebih sedikit dalam menyerap tenaga kerja. 

Pertambangan catatkan serapan tenaga kerja di urutan ketiga dengan 154.128 ribu. 

Berdasarkan status pekerjaan, lebih dari separuh tenaga kerja di Kaltim adalah buruh, karyawan atau pegawai, persentasenya 52,07 persen.

Sepertiga penduduk yang bekerja, memiliki status usaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tetap.

Sedangkan sisanya, bekerja sebagai pekerja bebas serta pekerja keluarga atau tidak dibayar.

“Terbukti tenaga profesional skill tinggi masih selalu datang dari luar Kaltim, apa solusinya? saya kira itu hal-hal krusial jika mau mengangkat isu kesejahteraan Kaltim,” tukasnya.

“Keadilan kesempatan kerja harus dihadirkan karena angka pengangguran Kaltim sangat tinggi,” sambungnya.

Sri melanjutkan, belum lagi yang tampak di publik soal penyerobotan lahan oleh perusahaan 

Pemerintah saat ini dan ke depan mesti menghadirkan penyelesaian pencaplokan tanah tanah masyarakat lokal/adat oleh perusahaan HTI monokultur: ekaliptus, perkebunan sawit; yang sudah berlangsung sejak orba (orde baru) dan menyengsarakan masyarakat sekitar perkebunan.

“Terakhir, keadilan mendapatkan pendidikan sampai ke pelosok-pelosok juga mesti jadi fokus, karena di desa-desa pedalaman pendidikan dasar saja masih menjadi masalah besar,” tegasnya. (*)