Debat Pilkada Kaltim 2024, Jawaban Isran-Hadi dan Rudy-Seno saat Ditanya Kelanjutan Pembangunan IKN

TRIBUNKALTIM.CO - Dalam debat Pilkada Kaltim 2024, Rabu (23/10), dua paslon yakni Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Rudy Mas'ud-Seno Aji memberikan respons terkait kelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pertanyaan peran strategis IKN bagi Kalimantan Timur menjadi salah satu bagian dalam sub tema pembangunan infrastruktur pengelolaan sumber daya alam di debat Pilkda Kaltim 2024, cagub nomor urut 1, Isran Noor menjawab lebih dulu kemudian ditanggapi cagub nomor urut 2, Rudy Mas'ud.

"Pagu anggaran yang turun drastis dari APBN 2024 dan sebagai wilayah penyangga bagaimana strategi
pasangan calon dalam mengantisipasi pembangunan IKN yang prosesnya melambat?" kata moderator
membacakan pertanyaan dari panelis.

Mendengar pertanyaan yang dibacakan panelis, Isran Noor mengatakan, "Pemerintah pusat itu, Presiden
sekarang itu adalah Presiden saya jangan macam-macam nanti saya laporkan ke bapak Presiden saya itu."

Baca juga: Rudy-Seno Hampiri Isran-Hadi untuk Salaman Usai Debat Perdana Pilkada Kaltim 2024 Berakhir

Berikutnya, Isran Noor minta maaf dan mengatakan mungkin panelis kurang jeli membuat pertanyaan.

Karena menurutnya, karena Gubernur itu adalah wakil Pemerintah Pusat yang membantu di dalam
penyelenggaraan program-program nasional.

Menambahkan jawaban Isran Noor, Hadi Mulyadi, cawagub nomor urut 1 ikut menjelaskan.

 "IKN anggarannya adalah pemerintah pusat. Anggaran provinsi jangan tanya camat, bukan urusan camat.

Oleh karena itu kita serahkan kepada Pemerintah Pusat. Kalimantan Timur tetap memberikan dukungan untuk pembangunan IKN," katanya.

Menanggapi jawaban Isran Noor dan Hadi Mulyadi, cagub nomor urut 2, Rudy Mas'ud mengatakan
pentingnya sinergi dengan pusat.

 "Mengantisipasi perlambatan anggaran, Gubernur ini adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat mesti kita harus sinergi artinya apa jangan sampai warga Kalimantan Timur, memiliki seorang Gubernur yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat,” katanya.

Menurut Rudy, Ibu Kota Nusantara ini sebuah anugerah buat masyarakat Kalimantan Timur banyak hal
yang kita dapatkan dengan adanya IKN.

Antara lain, berkaitan dengan akses yang diperlukan ini bawa Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, mestinya pembangunan jalan itu haruslah dipermudah.

Ketika diberi waktu untuk memberikan tanggapan, paslon nomor urut 1, Isran Noor memberikan mandat
kepada cawagubnya, Hadi Mulyadi.

"Dalam kehidupan bernegara kita memahami ada kewenangan pusat dan ada kewenangan daerah.

Pada Gubernur memang ada perpanjangan dari pusat, tapi tidak semua kewenangan diberikan kepada Gubernur misalnya masalah luar negeri, agama termasuk masalah keuangan masalah keuangan tidak ada kewenangannya kepada kita, hanya menerima dari APBN,” paparnya.

“Oleh karena itu persoalannya yang tadi menurut saya tidak tahu tempat untuk ditanyakan kepada
Gubernur, karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat dan saya kira kita yang belajar tata negara
memahami ada kewenangan pusat yang tidak dimiliki oleh daerah provinsi atau Kalimantan,” lanjut Hadi.

Belum terlihat

Mengomentari debat paslon soal IKN, Pengamat Kebijakan Publik asal Balikpapan, Hery Sunaryo
mengatakan kerjasama antar Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)
belum terlihat.

Hal ini disampaikan langsung saat ia menyaksikan siaran langsung Debat Pilkada Kalimantan Timur 2024
yang diikuti 2 Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim yakni Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Rudy Mas'ud
dan Seno Aji di Plannry Hall Sempaja, Samarinda pada Rabu (23/10) malam.

Melalui visi misi yang disampaikan kedua Paslon Gubernur pada debat tersebut, Hery menilai belum ada
tanda-tanda kemitraan antara Pemda dengan OIKN.

Terlebih, absennya ide dan gagasan terkait isu pengelolaan sampah konstruksi di IKN, interkoneksivitas yang baik antar kabupaten kota, hingga potensi-potensi Kaltim untuk menunjang keberadaan ibukota baru.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim dengan OIKN harusnya menjalin kerjasama untuk memetakan
strategi pembangunan IKN ke depannya.

Seiring dengan potensi provinsi Kalimantan Timur untuk menunjangnya.

"Tapi yang saya lihat (Debat kali ini) masih normatif. Strategi dan pola kerjasama antara otorita dengan
pemerintah daerah ini tidak terlihat dalam perdebatan ini.

Bagaimana strategi pembangunan IKN kedepan, juga peran pemerintah daerah dalam memetakan potensi untuk menjaga ekonomi Kaltim.

Harusnya itu yang menjadi clue untuk disajikan ke publik," pungkasnya.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram