Profil Danny Pomanto, Cagub di Pilkada Sulsel 2024 yang Nyari Kena Lemparan Batu di Lokasi Debat

Saat ini, ia berusia 60 tahun.

Dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Makassar, Danny Pomanto adalah Wali Kota Makassar yang menjabat sejak 8 Mei 2014.

Saat itu, Danny Pomanto berpasangan dengan Syamsu Rizal, yang diusung oleh Partai Demokrat dan PBB.

Keduanya keluar sebagai pemenang Pilkada Kota Makassar 2013.

Danny Pomanto terpilih sebagai Wali Kota Makassar pada periode 2014-2019.

Ia dan wakilnya Syamsu Rizal dilantik pada tanggal 8 Mei 2014 oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: Elektabilitas Andi Sudirman vs Danny Pomanto, Hasil Survei Pilkada Sulsel 2024, Cagub yang Unggul

Kemudian, ia kembali menjabat pada periode 2021-2026.

Selain dunia politik, Danny Pomanto dikenal sebagai seorang arsitek dan mantan dosen jurusan arsitektur di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Berlangsungnya Debat

Debat perdana mengangkat tema "Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik yang Aksesibel dan Responsif."

Ada 7 panelis debat dilibatkan KPU dalam menyusun pertanyaan, yakni:

• Pemerhati kebijakan publik dan aktivis LSM, Andi Yudha Yunus 
• Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional Konsentrasi Kajian Demokrasi dan Civil Society FISIP Unhas, Adi Suryadi Culla
• Sekretaris Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia, Mohammad Arif 
• Mantan Ketua KPU Sulsel dan Kepala Pusat Penelitian Opini Publik LPPM Universitas Hasanuddin, Muh Iqbal Latief
• Aktivis perempuan dan anak, Husaimah Husain 
• Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Politik Islam UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad
• Guru Besar Universitas Muhammadiyah Makassar, Muhlis Madani
• Ada yang beda dengan format pada debat kali ini karena yang akan berdebat adalah calon gubernur.

Baca juga: Elektabilitas Andi Sudirman vs Danny Pomanto, Hasil Survei Pilkada Sulsel 2024, Cagub yang Unggul

Calon wakil gubernur tidak berdebat

KPU beralasan, tidak menyiapkan sesi khusus tanya jawab antarcawagub dengan alasan efektivitas.

Komisioner KPU Sulsel Hasruddin Husain menjelaskan, para calon wakil gubernur tetap diperbolehkan menjawab atau sekadar menambahkan jawaban dari pasangannya.

"Bisa dijawab atau ditambahkan oleh calon wakil gubernur. Itu jauh lebih efektif sebenarnya. Ada muatan yang kita mau lihat, kita mau lihat mereka bisa me-manage kerja sama, kekompakan dalam merespons satu isu," ujar Hasruddin.

Jika ada sesi tanya jawab antarcawagub, kata Husain, justru tidak bisa menjadi penilaian dari segi kekompakan. Meski demikian, dia berharap publik akan mendapat gambaran sosok paslon dari penampilannya saat debat.

"Kalau harus terpisah antara calon gubernur dengan gubernur, antara wakil dengan wakil, itu tidak bisa menjadi penilaian tertentu," ujarnya.