Debat Pilkada Samarinda 2024, Ini Strategi Andi Harun untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Cerdas

Kota Samarinda juga mendapatkan penilaian dari Ombudsman terhadap kepatuhan atas mutu pelayanan publik di atas 93,11.

Kota Samarinda juga pernah mendapatkan pengharagaan terbaik satu di wilayah Korsub (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berbagai upaya telah kami dorong. Tapi kami sadar, ini tentunya belum sempurna. Kami masih banyak kekurangan. Itulah sebenarnya pasangan Andi Harun-Saefuddin Zuhri ke depan akan melakukan semua program-program yang nyata, mendatangkan manfaat, baik kepada pembangunan, pemerintahan, lebih-lebih kepada pelayanan publik," katanya. 

Baca juga: Andi Harun Kenalkan Program Pintu Air Otomatis ke Warga, Optimis Masalah Banjir di Samarinda Tuntas

Tema debat kali ini mengangkat topik "Transformasi Tata Kelola Pemerintahan, Digital Government, dan Pemenuhan Utilitas-Fasilitas Kota."

Debat publik ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA. disiarkan langsung oleh Kompas TV. 

Sebelumnya, pasangan ini telah memperkenalkan lima poin utama dalam visi-misi mereka pada acara Extravaganza Samarinda Maju yang digelar di Teras Samarinda pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu.

Lima poin utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing

2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan

3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya, dan ekologis

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, berketahanan, adaptif, serta berintegritas dan akuntabel

Sebelumnya, menurut Andi Harun, penyampaian visi-misi kepada publik sangat penting agar masyarakat mendapatkan gambaran jelas tentang arah pembangunan yang akan ditempuh selama lima tahun mendatang. 

Visi dan misi yang jelas memberikan gambaran kepada rakyat tentang apa yang bisa dicapai oleh pemimpin selama lima tahun masa bakti.

"Jika tidak dipaparkan dengan baik sejak awal, maka yang akan dirugikan adalah rakyat," ujarnya.