Klaim Telah Lakukan Kajian, Sa'bani-Syukri Optimis Bisa Gratiskan SPP SD-SMP Swasta di Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Calon Wakil Wali Kota Balikpapan, Syukri Wahid, menjanjikan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Minyak.

Salah satu program utama yang diusung oleh pasangan calon Sa'bani-Syukri adalah menggratiskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi siswa SD dan SMP swasta.

Program ini bertujuan menghapus dikotomi antara sekolah negeri dan swasta yang selama ini menjadi perhatian.

"Kami sudah melakukan kajian dan perhitungan terhadap APBD Kota Balikpapan," kata Syukri, Senin (4/11/2024).

Baca juga: Closing Statement Debat Pilkada Balikpapan 2024, Sabani-Syukri Janji Jawab Persoalan Masyarakat

Rincian biaya bantuan subsidi SPP sebesar Rp 75 ribu per bulan untuk siswa SD swasta atau totalnya mencapai Rp 900 ribu per siswa setiap tahun.

Di mana saat ini terdapat 57 SD swasta dan 25 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Balikpapan. 

Lebih lanjut untuk tingkat SMP, subsidi yang direncanakan adalah Rp 110 ribu per bulan atau Rp 1.320.000 per siswa per tahun.

Program ini mencakup 53 SMP swasta dan 13 (MTs).

Syukri meyakini, pemerintah kota mampu menggratiskan SPP bagi peserta didik yang bersekolah di SD dan SMP swasta.

"Apalagi, itu adalah kewajiban pemerintah kota dan hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan,” tegas Syukri.

Baca juga: Debat Pilkada Balikpapan 2024, Sabani-Syukri Fokus Pemetaan Talenta ASN

Sebelumnya, calon Wali Kota Balikpapan nomor urut 3, Sa'bani mengkritik sulitnya akses masuk ke sekolah negeri akibat keterbatasan kapasitas.

Membangun sekolah negeri baru dinilai bukanlah solusi efektif, karena prosesnya membutuhkan biaya besar, waktu lama, dan perekrutan tenaga pendidik baru.

Sa'bani mengusulkan solusi alternatif berupa kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta yang sudah memiliki infrastruktur serta tenaga pengajar, guna memanfaatkan fasilitas yang ada dan memperluas akses pendidikan.

Ia juga menyoroti perlunya kesetaraan hak antara siswa di sekolah negeri dan swasta.

Sa'bani menilai bahwa perbedaan beban biaya yang ditanggung siswa swasta harus diatasi.