Pilkada Kutim 2024

Debat Pilkada Kutim 2024, Cawabup 02 Mahyunadi Gunakan Istilah Deplesi, Respons Kasmidi Bulang

Debat Pilkada Kutim 2024 hari ini, Selasa (19/11/2024). Cawabup 02, Mahyunadi gunakan istilah deplesi. Respons Kasmidi Bulang, cabup 01.

Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Amalia Husnul A
Tangkap layar YouTube Tribun Kaltim Official/Kompas TV
DEBAT PILKADA KUTIM 2024 - Cawabup 02, Mahyunadi dan cabup 01, Kasmidi Bulang di debat Pilkada Kutim 2024, Selasa (19/11/2024). Cawabup 02, Mahyunadi gunakan istilah deplesi. Respons Kasmidi Bulang, cabup 01. 

Istilah deplesi yang dimaksud Mahyunadi, cawabup 02 barulah terjawab ketika paslon 02 memberikan tanggapan. 

"Mohon maaf sekali, yang saya tanyakan tentang deplesi, yang dijawab tentang pariwisata.

Mungkin perlu dijelaskan dulu bahwa deplesi itu penurunan harga yang ada di daerah kita.

Masyarakat kita mengeluh bahwa banyak harga yang jauh lebih tinggi daripada tetangga kita misalnya Bontang, Samarinda bahkan Berau. 

Jadi infrastruktur yang perlu disiapkan untuk membuat deplesi terjadi di Kutai Timur secara merata, yang pertama adalah segera menyelesaikan Pelabuhan Kenyamukan agar memutus mata rantai pasokan.

Yang dari Surabaya tidaklah ke Samarinda, tapi langsung ke Pelabuhan Sangatta dan sekaligus segera membuat Pelabuhan Maloy segera beroperasi. Itu untuk memutus mata rantai.

Yang kedua adalah membangun infrastruktur industri pertanian untuk menjaga konsistensi dan stabilitas produksi masyarakat kita.

Jadi produk lokal tidak akan terganggu dengan adanya deplesi karena kita bantu alat-alat pertanian dan infrastruktur-infrastruktur jaringan air dan sebagainya untuk menunjang pertanian lokal.

Selanjutnya, paslon 01 Kasmidi Bulang-Kinsu memberikan jawaban lagi.

"Iya baik iya. Mohon maaf mungkin saya pikir tadi pariwisata yang dipertanyakan.

Ya kalau kalau kita bicara perbandingan harga, sayang pikir jelas bahwa kalau kita perbandingan harga daerah satu dengan daerah yang lain yang pasti infrastruktur harus dibangun dulu ya.

Kalau infrastruktur nggak dibangun pasti akan terjadi terus disparitas harga. Ada perbedaan harga dari daerah lain dengan daerah tersebut.

Yang pertama pemerintah harus bisa menyediakan fasilitas. Sekali lagi kita kembali, pasti ada regulasi yang ada di sana ya sehingga nanti program-program kita bisa bisa semua terserap.

Yang berkaitan dengan pelabuhan, saya pikir itu harus ada bagian infrastruktur yang kita selesaikan, ya kalau nggak kita selesaikan infrastrukturnya, walaupun bisa beroperasi saya pikir juga tidak akan maksimal ya jadi infrastruktur harus ada terbangun juga.

Jadi, secara simultan nanti berkaitan dengan infrastruktur dan juga regulasi dan juga pengoperasian daripada Pelabuhan Kenyamukan. Karena nggak mungkin kita langsung operasikan tanpa ada infrastruktur penunjang yang ada di dalamnya. Itu mungkin kalau menurut saya," kata Cabup 01, Kasmidi Bulang.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved