Hadiri RDP Komisi II DPR RI, Pj Gubernur Akmal Malik Paparkan Persiapan Pilkada Kaltim 2024

Berdasarkan data IKP Serentak Tahun 2024 di Kaltim, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan 44,28 persen berstatus paling tinggi.

Sementara daerah lain terkait persentase IKP yakni; 

• Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 24,28 persen
• Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 23,57 persen
• Kota Balikpapan IKP 22,85 persen
• Kabupaten Berau 5,71 persen
• Kota Samarinda 3,57 persen
• Kota Bontang 1,42 persen
• Kabupaten Paser 1,42 persen
• Kabupaten Kutai Barat (Kubar) 1,42 persen
• Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) 1,42 persen

Banyak faktor di masing–masing daerah, dengan kerawanan beragam seperti adanya praktik politik uang, netralitas ASN, hingga kondisi wilayah yang mempengaruhi proses pendistribusian logistik.

“Kami sudah mendeteksi yang tertinggi berada di Kukar, dengan IKP 44,28 persen. Karena wilayahnya banyak wilayah remote. Pemilihnya juga cukup besar. Untuk mengantisipasi kondisi-kondisi seperti ini, kami kembali selalu melakukan komunikasi dengan teman-teman penyelenggara pemilu dan pendukungnya. Sehingga kami bisa mengantisipasi,” jelas Akmal Malik. 

Baca juga: Tinjau Gudang Logistik KPU, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik: Kesiapan Pilkada Kukar 2024 Luar Biasa

Anggota DPR RI Dapil Kaltim Soroti Debat Pilkada

Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur yang merupakan legislator daerah pemilihan (dapil) Kaltim juga berbicara dalam forum RDP.

Ia menyoroti pertama debat calon, terkait partisipasi masyarakat, baik pilkada gubernur maupun kabupaten/kota yang mana banyak daerah dengan infrastruktur serta fasilitas yang perlu ditunjang.

Aus mencontohkan seperti di wilayah Kubar dan Mahulu.

Tak hanya itu saja, menurut Aus, lokasi debat seringkali menjadi perdebatan publik karena memilih lokasi yang kurang strategis untuk menjangkau lebih banyak memilih.

“Sehingga debatnya melibatkan hal yang belum pasti. Saya juga bandingkan antara Berau dan Balikpapan. Debat Pilkada Balikpapan dilangsungkan sangat meriah, sementara debat Pilkada Berau dilaksanakan ke Jakarta, calon harus menyiapkan antara 70 sampai 100 tiket ke Jakarta, bisa dibayangkan berapa biaya yang dikeluarkan? Lokasi yang dipilih juga tidak mampu menampung partisipan debat,” bebernya.

Masih terkait debat Pilkada 2024, Aus juga memberi catatan soal pengamanan acara, kesiapan ini harus matang dan berkoordinasi intens dengan polda.

“Tentu penting agar jalannya debat lebih aman dan lancar soal pengamanan. Saya ikut (hadir) dalam debat di Balikpapan, suasananya sangat tegang, tapi kalau Berau saya lihat di TV tidak terlalu tegang, mungkin masyarakat banyak di daerahnya, jadi ‘ribut’ disana,” sambung Aus.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Minta 1.193 Pemilih Pemula di Pilkada Bontang 2024 Jadi Perhatian Khusus

Terakhir, terkait persiapan materi dan gagasan calon, yang dianggap belum menyentuh subtansi serta kurang kaya akan pemaparan.

“Saya tak tahu apa sebabnya, tapi ini realitanya. Ada yang viral itu, tapi Alhamdulillah bukan di Kalimantan, jadi banyak calon kepala daerah tidak menguasai persoalan di daerahnya,” terangnya.

“Interaksi antar calon saling ‘ejek’ terutama yang head to head seperti di Makassar jadi menimbulkan keramaian belakangan ini,” imbuh Aus.

Selebihnya Aus, menegaskan seluruh kesiapan Pilkada serentak 2024 se-Kalimantan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius semua pihak agar memberi banyak manfaat bagi pemilih. (*)