Hadiri RDP Komisi II DPR RI, Pj Gubernur Akmal Malik Paparkan Persiapan Pilkada Kaltim 2024

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) membahas terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) 2024 saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Tak hanya bersama Akmal Malik, Komisi II DPR RI juga mengundang Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Pj gubernur se-Kalimantan.

Dikutip dari siaran resmi DPR RI, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memaparkan, wilayah Kaltim masuk dalam lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pilkada 2024. 

Indeks kerawanan pemilu (IKP) Kaltim berada pada persentase 77,04 persen.

Berada pada peringkat lima, di atas Jawa Barat (Jabar) dengan IKP yang sama.

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik dan Kapolda Irjen Pol Nanang Avianto Panen Semangka di SPN Polda Kaltim

Selain kelima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi, ada 21 provinsi dengan tingkat kerawanan sedang.

Salah satunya Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan IKP 53,35 persen.

Tiga provinsi di Kalimantan masuk dalam tingkat kerawanan rendah dengan 8 provinsi lain, Kaltara IKP 20,36 persen, Kalteng sebesar 18,77 persen, dan Kalbar IKP 12,69 persen.

“Lima provinsi tingkat rawan tinggi, 21 rawan sedang dan 8 provinsi rawan rendah, rata-rata adalah rawan sedang saja,” sebutnya.

Data tingkat kerawanan ini berasal dari catatan secara berjenjang dari tingkat provinsi serta kabupaten/kota. 

Tentunya data ini juga terus bergerak dan termonitor oleh tim desk pilkada di masing–masing daerah.

“Utamanya daerah-daerah merah (rawan tinggi). Se-Indonesia ada sekitar 90 wilayah, baik provinsi, kabupaten, dan kota yang dikatakan tingkat kerawanan tinggi. Yang perlu kita cermati seminggu ke depan,” tegas mantan wali kota Bogor tersebut.

Baca juga: Tinjau Gudang Logistik KPU, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik: Kesiapan Pilkada Kukar 2024 Luar Biasa

Sementara itu Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menegaskan, meski masuk dalam lima besar daerah kerawanan tinggi.

Segala persiapan telah dimaksimalkan dan sudah memetakan perihal 10 kabupaten/kota di Kaltim yang dianggap rawan. 

“Sepuluh daerah sudah kami petakan, kami telah berkoordinasi dengan teman-teman penyelenggara dan APH (aparat penegak hukum), terkait langkah-langkah antisipasi ke depannya,” paparnya.

Berdasarkan data IKP Serentak Tahun 2024 di Kaltim, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan 44,28 persen berstatus paling tinggi.

Sementara daerah lain terkait persentase IKP yakni; 

• Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 24,28 persen
• Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 23,57 persen
• Kota Balikpapan IKP 22,85 persen
• Kabupaten Berau 5,71 persen
• Kota Samarinda 3,57 persen
• Kota Bontang 1,42 persen
• Kabupaten Paser 1,42 persen
• Kabupaten Kutai Barat (Kubar) 1,42 persen
• Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) 1,42 persen

Banyak faktor di masing–masing daerah, dengan kerawanan beragam seperti adanya praktik politik uang, netralitas ASN, hingga kondisi wilayah yang mempengaruhi proses pendistribusian logistik.

“Kami sudah mendeteksi yang tertinggi berada di Kukar, dengan IKP 44,28 persen. Karena wilayahnya banyak wilayah remote. Pemilihnya juga cukup besar. Untuk mengantisipasi kondisi-kondisi seperti ini, kami kembali selalu melakukan komunikasi dengan teman-teman penyelenggara pemilu dan pendukungnya. Sehingga kami bisa mengantisipasi,” jelas Akmal Malik. 

Baca juga: Tinjau Gudang Logistik KPU, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik: Kesiapan Pilkada Kukar 2024 Luar Biasa

Anggota DPR RI Dapil Kaltim Soroti Debat Pilkada

Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur yang merupakan legislator daerah pemilihan (dapil) Kaltim juga berbicara dalam forum RDP.

Ia menyoroti pertama debat calon, terkait partisipasi masyarakat, baik pilkada gubernur maupun kabupaten/kota yang mana banyak daerah dengan infrastruktur serta fasilitas yang perlu ditunjang.

Aus mencontohkan seperti di wilayah Kubar dan Mahulu.

Tak hanya itu saja, menurut Aus, lokasi debat seringkali menjadi perdebatan publik karena memilih lokasi yang kurang strategis untuk menjangkau lebih banyak memilih.

“Sehingga debatnya melibatkan hal yang belum pasti. Saya juga bandingkan antara Berau dan Balikpapan. Debat Pilkada Balikpapan dilangsungkan sangat meriah, sementara debat Pilkada Berau dilaksanakan ke Jakarta, calon harus menyiapkan antara 70 sampai 100 tiket ke Jakarta, bisa dibayangkan berapa biaya yang dikeluarkan? Lokasi yang dipilih juga tidak mampu menampung partisipan debat,” bebernya.

Masih terkait debat Pilkada 2024, Aus juga memberi catatan soal pengamanan acara, kesiapan ini harus matang dan berkoordinasi intens dengan polda.

“Tentu penting agar jalannya debat lebih aman dan lancar soal pengamanan. Saya ikut (hadir) dalam debat di Balikpapan, suasananya sangat tegang, tapi kalau Berau saya lihat di TV tidak terlalu tegang, mungkin masyarakat banyak di daerahnya, jadi ‘ribut’ disana,” sambung Aus.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Minta 1.193 Pemilih Pemula di Pilkada Bontang 2024 Jadi Perhatian Khusus

Terakhir, terkait persiapan materi dan gagasan calon, yang dianggap belum menyentuh subtansi serta kurang kaya akan pemaparan.

“Saya tak tahu apa sebabnya, tapi ini realitanya. Ada yang viral itu, tapi Alhamdulillah bukan di Kalimantan, jadi banyak calon kepala daerah tidak menguasai persoalan di daerahnya,” terangnya.

“Interaksi antar calon saling ‘ejek’ terutama yang head to head seperti di Makassar jadi menimbulkan keramaian belakangan ini,” imbuh Aus.

Selebihnya Aus, menegaskan seluruh kesiapan Pilkada serentak 2024 se-Kalimantan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius semua pihak agar memberi banyak manfaat bagi pemilih. (*)