Debat Pilkada Balikpapan 2024, Rahmad dan Sabani Adu Data Kemiskinan dan Predikat Kota Layak Huni

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Debat publik ketiga calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2024 menyoroti isu-isu utama seperti kemiskinan, investasi, dan hambatan pembangunan.

Dalam sesi tanya-jawab, calon nomor urut 1, Rahmad Mas’ud, menyoroti data kemiskinan yang menurutnya dipersepsikan keliru.  

Rahmad berujar, pasangan calon Sabani-Syukri kerap menyodorkan data statistik yang menyimpulkan angka kemiskinan di Balikpapan meningkat.

"Saya tidak tahu apakah ini hanya opini publik, yang jelas angka kemiskinan sebenarnya turun. Angkanya adalah 2,31 persen, di bawah rata-rata nasional. Hal ini perlu saya sampaikan,” klaim Rahmad Masud.

Baca juga: Pilkada Balikpapan 2024, Rahmad-Bagus Janjikan Pembinaan Bagi Anak Putus Sekolah

Menurut Rahmad Masud, tantangan terbesar Balikpapan justru adalah ketersediaan dana pembangunan.

Dia memaparkan, hasil Musrembang menunjukkan bahwa memerlukan anggaran hampir Rp8-10 triliun. Sementara APBD Balikpapan hanya sekitar Rp4 triliun lebih. 

"Pertumbuhan ekonomi membutuhkan biaya besar. Langkah-langkah konkret apa, menurut Anda, untuk mengatasi kekurangan dana pembangunan ini?” tanya Rahmad kepada paslon nomor urut 3.  

Calon Walikota nomor urut 3, Sabani, merespons dengan menekankan pentingnya investasi swasta dalam pembangunan kota. 

Menurutnya, APBD Balikpapan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.  

“Pembangunan tidak bisa bergantung pada satu sumber dana. APBD Balikpapan harusnya hanya mencakup 10 persen, sementara investasi swasta lebih dominan,” ujar Sabani.

Sebab itu, Ia menyebut pentingnya sinergi antara investasi APBN, APBD Provinsi, dan swasta. 

Bagi Sabani, langkah untuk menarik swasta berinvestasi di Balikpapan yang harus di lakukan.

Sederhananya, lanjut dia, memperbaiki RTRW hingga mempermudah perizinan.

Baca juga: Debat Pilkada Balikpapan 2024, Rahmad-Bagus Majukan UMKM, Beri Pelatihan hingga Pemasaram

"Kepastian hukum investasi harus jelas dan tegas. Percepatan perizinan akan menarik lebih banyak investasi,” tegas Sabani.  

Wakil Sabani, Syukri Wahid, menambahkan bahwa Balikpapan perlu berbenah agar kembali masuk kategori kota layak investasi. 

Syukri beranggapan, lambatnya birokrasi perizinan dan masalah regulasi lokal seperti regulasi IMTN (Izin Memanfaatkan Tanah Negara) yang menghambat investasi.

“Ada beberapa tanah yang gagal dimanfaatkan karena masalah IMTN. Jika kami, Sabani-Syukri, terpilih, kami akan mencabut Perda IMTN itu,” janjinya.  

Sementara itu, Rahmad menolak klaim bahwa Balikpapan tidak layak huni.

Ia bahkan meminta lawan politiknya untuk lebih akurat dalam menyampaikan data.  

Dia menekankan, hasil musrembang adalah rencana pembangunan masyarakat, bukan sekadar pembangunan industri atau pabrik. 

“Soal Balikpapan tidak layak huni, cek data dengan baik. Balikpapan diakui sebagai kota layak huni, baik nasional maupun internasional,” tegas Rahmad Masud. (*)