Sekda PPU Tohar Sampaikan Arahan Teknis Terkait Pelaksanaan Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar yang juga Ketua Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) PPU, menyampaikan arahan teknis terkait pelaksanaan Pilkada 2024 pada rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di kantor Bupati PPU, Jumat, (22/11/2024).

Rakor ini dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU, Kepala Bagian (Kabag) Ops Polres PPU, Kompol Sholeh, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. 

Dalam arahannya Tohar menyampaikan bahwa melalui pertemuan tersebut, ingin membangun persepsi dan pemikiran yang sama, kaitannya dengan kehadiran Desk yang akan bertugas dalam Pilkada serentak 27 November 2024.

Baca juga: Pemkab PPU Usulkan 36 Ribu Sambungan Jargas, Berharap Diakomodir Lewat APBN

“Bapak ibu sekalian, saya tidak akan menjelaskan bagaimana  teknis terkait dengan perhitungan suara pilkada karena itu sudah ada tugasnya.

Tetapi saya ingin membangun persepsi yang sama agar pemikiran kita berada pada pemikiran dengan frekuensi yang sama juga kaitannya dengan Desk Pilkada ini,” ungkapnya.

Dikatakan Tohar, bahwa pemerintah daerah adalah pembina politik daerah, yang erat kaitannya dengan tanggung jawab keamanan dan ketertiban wilayah.

“Bisa dibayangkan daerah yang kurang nyaman dari aspek keamanan dan ketertiban,  apapun yang kita harapkan, apapun yang kita punya hampir dapat dipastikan tidak akan berarti apa-apa.

Oleh karenanya percaya dengan itu, yakinkan kehadiran kita adalah bagian dari perpanjangan tangan kepala daerah sebagai pembina politik di daerah. Itu harus kita camkan karena tidak mungkin seorang kepala daerah ansi itu akan bisa bergerak,” tegas Tohar.

Ditambahkannya bahwa peran pemerintah daerah terhadap Pilkada sesuai peraturan undang-undang, adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 

Menurutnya, fasilitasi tahapan Pemilu juga telah di lakukan semenjak kick off Pemilukada dimulai. 

Salah satu bukti yaitu ketika Pemda memberikan surat edaran kepada camat, lurah dan kepala desa, terkait pembentukan sekretariat PPS pada level kelurahan dan desa.

Juga  pembentukan sekretariat PPK pada masing-masing kecamatan, dan meminta agar menunjuk personil untuk menjadi sekretaris PPK.

”Alhamdulillah tercatat dari 10 kabupaten kota di provinsi Kalimantan Timur, PPU nomor satu yang telah menyelesaikan kaitannya dengan hibah dana kepada penyelenggara KPU, Bawaslu serta unit kerja yang memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu,” jelasnya

Tohar mengatakan, ada beberapa catatan yang dilakukan untuk menjadi pencermatan bersama di masing-masing kecamatan, desa dan kelurahan.

Bahwa telah dilakukan simulasi pemungutan suara di KPU setempat, sebelumnya juga telah dilaksanakan apel siaga Kawal Pemilukada serentak 2024 oleh Bawaslu.

“Harapan saya variasi TPS yang ada di masing-masing desa itu tidak sama. Yang jelas totalnya dari 54 desa dan kelurahan itu ada 293 TPS.

Berkenaan dengan ini saya konfirmasi kepada KPUD seluruhnya telah mengidentifikasi titik-titik penetapan lokasi TPS. Harapan saya mudah-mudahan ini sudah pas dengan perhitungan kita dan analisa kita," pungkasnya.(*)