Pj Gubernur Kaltim Sedih tak Sempat Mencoblos, Akmal Malik: Bukan Golput, Karena Kondisi Tugas

TRIBUNKALTIM.CO - Sedari pagi berkeliling memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan lancar, membuat Penjabat (pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik tidak sempat memberikan hak suaranya pada Rabu (27/11) lalu.

Padahal jauh hari sebelumnya Akmal Malik telah mengatur jadwal agar sempat melakukan pencoblosan di Jakarta sebelum mengelilingi Kaltim.

Namun Akmal menolak untuk dikatakan masuk golongan putih (golput).

Sebab tegasnya, ia memiliki pilihan sendiri namun belum berkesempatan menyalurkan hak pilih karena tugas sebagai pejabat antar waktu di Benua Etam.

Baca juga: 5 Artis Unggul di Pilkada 2024 Berdasarkan Hasil Quick Count, Kris Dayanti Gagal

Baca juga: Rano Karno hingga Jeje Govinda, Ini Daftar 5 Artis yang Lolos Pilkada 2024, 11 Orang Lainnya Tumbang

"Saya melaksanakan tugas demi bangsa dan negara. Bukan golput. Artinya karena kondisi tugas. Kalau saya memaksakan diri, siapa yang di sini?," ujarnya meyakinkan saat dijumpai Tribunkaltim.co di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (28/11).

Sebagaimana diketahui, di hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 kemarin, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI ini bersama forkopimda sedari Pukul 07.30 WITA hingga sore hari berkeliling dari satu TPS ke tempat pemungutan suara lainnya di hampir semua Kabupaten dan Kota di Kaltim.

Menggunakan dua helikopter, jajaran forkopimda ini memastikan pencoblosan berjalan lancar tanpa hambatan di seluruh Kaltim.

Meski bukan golput, namun Akmal Malik mengaku cukup sedih karena tak sempat menunaikan hak demokrasi tersebut.

Ia menyadari bukan hanya dirinya yang mengalami ketidaknyamanan ini.

Banyak birokrat, TNI, Polri, organisasi vertikal dan profesi tertentu yang tidak dapat menggunakan hak pilih saat pemilu sebab terbentur tugas.

Oleh sebab itu, menurutnya ada kendala dan sistem yang harus dibenahi ke depannya.

"Seharusnya ada privilege (hak istimewa) bagi saya atau birokrat lain atau pekerja yang berada di luar daerah bisa melakukan pencoblosan di manapun," harapnya. Atau lanjutnya, minimal ada pendekatan digitalisasi.

Baca juga: Army Unggul pada Quick Count Pilkada Kutim 2024, KB-Kinsu Beri Ucapan Selamat

"Misal seperti saya pejabat antar waktu, karena tidak bisa hadir, saya boleh kirim foto KTP dan menyampaikan pilihan saya secara online kepada PPS dan itu sah," ucapnya memberi contoh.

"Persoalan ini harus dibenahi ke depan. Karena angka (pemilih yang tidak bisa hadir di TPS domisili karena terkendala tugas pekerjaan) itu banyak. Jelas itu mempengaruhi tingkat partisipasi demokrasi kita," tegasnya.

Partisipasi pemilih

Akmal Malik memprediksi tingkat partisipasi pemilih Benua Etam dalam Pilkada serentak 2024 ini mencapai 70 persen lebih.

"Bahkan kemungkinan 80 persen. Cuma ranah penyelenggara yang bisa mengungkapkan itu. Tapi kita yakin tingkat partisipasi warga kita (Kaltim) di Pilkada 2024 ini tinggi," ungkap Akmal.

Diketahui Akmal Malik bersama Sekdaprov dan forkopimda telah melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada ke sejumlah TPS di Kabupaten dan Kota Kaltim, Rabu, 27 November 2024 kemarin.

Pihaknya memastikan proses pencoblosan di setiap TPS terlaksana dengan baik dan kondusif.

Hanya saja, ia menemukan banyak surat undangan pencoblosan atau formulir C Pemberitahuan yang tidak sampai ke tangan pemilih.

Baca juga: Daftar Hasil Quick Count Pilkada 2024 di Kaltim, KPU Imbau Masyarakat Sabar Tunggu Perhitungan Resmi

Namun ia menegaskan hal itu disebabkan banyaknya warga bermigrasi atau pindah domisili karena mengikuti lokasi sekolah anak.

"Paling banyak itu di Samarinda. Kalau wilayah lain tidak sampai ratusan yang kembali," bebernya.

Beruntung saat ini tim penyelenggara telah melakukan pendekatan digital dengan menelfon langsung Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki surat undangan tapi berpindah tempat.

"Kemarin saya lihat setelah ditelfon, 30-50 persen pemilih yang bermigrasi kembali untuk menggunakan hak pilih. Jadi memang terbantu dengan digitalisasi," ucapnya.

Sekali lagi Akmal Malik meyakini tingkat partisipasi pemilu Kaltim cukup tinggi di 2024 ini.

Hanya saja memang diakuinya masih ada daerah dengan minim tingkat partisipasi. "Itu yang masih menjadi tantangan ke depan," ujarnya.

Proses penghitungan juga masih berlangsung. Akmal Malik mengatakan sejauh ini dari perkotaan hingga remote area (terpencil) proses penghitungan suara berjalan lancar tanpa kendala.

"Sampai hari ini belum ada laporan dari Bawaslu soal adanya gejolak atau seperti apa. Harapan kita semua aman sampai seterusnya," pungkas Akmal Malik.

Baca juga: KPU Balikpapan Beber Tahapan Menuju Penetapan Real Count Hasil Pilkada 2024

Polda Pastikan Kondusif

Proses pencoblosan suara Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Timur telah usai, dan Polda Kaltim memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga suasana damai selama tahapan Pilkada berlangsung.

“Alhamdulillah, pasca penghitungan suara Pilkada Serentak 2024, situasi Kamtibmas di wilayah Kalimantan Timur terpantau kondusif dan aman,” ujar Kombes Pol Yuliyanto, Kamis (28/11).

Ia menambahkan, kesiapsiagaan personel Polda Kaltim berperan besar dalam menciptakan situasi ini.

Lebih lanjut, Kombes Pol Yuliyanto menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian selama proses Pilkada.

"Kami tetap mengimbau masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memicu konflik. Tahapan Pilkada bukan hanya soal hasil, tetapi juga proses demokrasi yang sehat dan damai," katanya.

Polda Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan hingga seluruh tahapan Pilkada selesai.

Baca juga: KPU Balikpapan Mulai Rekapitulasi Pilkada 2024 Tingkat Kecamatan, Fokus pada 3 Wilayah Terbanyak DPT

"Mari kita bersama-sama menjaga persaudaraan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar," tambahnya.

KPU: Tunggu Hasil Resmi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim mengimbau dan berharap masyarakat serta pasangan calon (paslon) menunggu hasil perhitungan resmi. Proses perhitungan hasil perolehan suara di Pilkada Serentak 2024 masih terus dilakukan.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kaltim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya, Abdul Qayyim Rasyid.

Setiap tempat pemungutan suara (TPS), berita acara hasil hitung dilakukan rekapitulasi berjenjang.

Mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga penetapan KPU di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

"Kami (KPU) mengajak semua pihak tetap mengikuti proses penghitungan, rekapitulasi berjenjang sampai nanti ada hasil resmi,” tegasnya, Kamis (28/11).

Meski, 11 paslon telah mengetahui keunggulan suara dari hasil hitung cepat atau quick count dari lembaga survei, KPU tetap mengajak dan meminta semua pihak bersabar mengikuti birokrasi perhitungan yang berjalan hingga hasil resmi diterbitkan.

Baca juga: KPU Balikpapan Mulai Rekapitulasi Pilkada 2024 Tingkat Kecamatan, Fokus pada 3 Wilayah Terbanyak DPT

Jalannya proses perhitungan yang sedang berlangsung, KPU juga meminta para paslon dan pendukungnya menghormati hasil dari Pilkada serentak 2024.

“Tentunya juga mengajak semua pihak untuk menghormati hasil Pilkada dan menjaga situasi yang kondusif dan aman,” imbuh Qayyim.

Secara umum, pelaksanaan pesta demokrasi di 10 kabupaten/kota dan tingkat Provinsi, memang ada ditemukan beberapa kejadian khusus seperti kekeliruan penghitungan jumlah surat suara dan formulir berita acara.

Tetapi hal ini, menjadi masalah mendasar yang dapat diatasi para penyelenggara yang bertugas di lapangan.

“Secara umum Pilkada di Kaltim berjalan lancar. Tentu kita sangat bersyukur untuk hal ini,” ujarnya.

Qayyim juga optimis target pencapaian partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 kali ini bisa mencapai target sekitar 75 persen lebih.

“Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi- tingginya kepada pemilih, kandidat paslon, parpol, dan jajaran penyelenggara dari tingkat Kabupaten/Kota (komisioner dan sekretariat), jajaran badan adhoc PPK, PPS dan KPPS beserta sekretariat), Pemprov kaltim, TNI–Polri, Kejati dan Bawaslu serta semua pihak yang sudah bekerja keras dalam pelaksanaan jadwal dan tahapan pilkada ini dengan baik,” pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram