Airin Kalah di Pilkada Banten 2024, PDIP Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Kecurangan dan Peran Parcok

TRIBUNKALTIM.CO - PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pilkada Banten 2024 usai Airin-Ade kalah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan, tim tersebut akan dinakhodai oleh dua kader partai banteng yang bergelut di bidang hukum, yakni Yasonna Laoly dan Ronny Talapessy.

Langkah ini diambil setelah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI-P bersama Golkar, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, kalah dari pesaingnya, Andra Soni-Dimyati Natakusumah, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga.  

Baca juga: Hasto PDIP Sebut Airin Bakal Menang di Pilkada Banten 2024 Jika tak Ada Pengarahan Partai Coklat

“DPP PDI Perjuangan membentuk tim khusus di bawah kepemimpinan Pak Laoly dan Pak Ronny untuk melakukan advokasi di Banten,” ujar Hasto kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

Hasto meyakini Airin-Ade seharusnya menang atas Andra Soni-Dimyati pada Pilkada Banten 2024.

Menurut dia, Airin-Ade kalah karena diduga ada upaya pengerahan aparat untuk membantu kemenangan pihak lawan.

“Jadi kami percaya di Banten seharusnya Bu Airin dan Ade menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari partai coklat tadi. Kami yakin Airin dan Ade akan menang,” kata Hasto.

Untuk diketahui, hasil hitung cepat atau quick count Pilkada Banten 2024 menurut Charta Politika pada Rabu (27/11/2024) pukul 18.58 WIB dengan data masuk sebesar 97,67 persen menunjukkan, Airin-Ade memperoleh 42,35 persen suara.

Sementara, Andra-Dimyati memperoleh 58,45 persen suara. Quick count Charta Politika pada Pilkada Banten 2024 ini menggunakan metode stratified random sampling, dengan margin of error sebesar satu persen.

Total sampel meliputi 300 TPS, dengan sumber pembiayaan berasal dari Charta Politika Indonesia. Quick count ini bukanlah hasil resmi.

KPU akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Rabu (27/11/2024) hingga Senin (16/12/2024).

Hasil resmi Pilkada Banten 2024 akan menunggu penghitungan suara secara manual oleh KPU.

Dugaan Peran Partai Coklat

lihat foto

Partai coklat yang mengasosiasikan Polri tersebut dihembuskan politisi PDIP dalam dinamika Pilkada 2024 serentak.

Para politisi banteng tersebut menuding adanya cawe-cawe yang dilakukan Polri untuk memuluskan paslon tertentu di Pilkada 2024 serentak.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto berkelakar soal keyakinannya, pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi menang di Pilkada Banten 2024 kalau tidak ada peran dari aparat kepolisian atau yang disebut Parcok alias Partai Cokelat.

"Jadi, kami percaya di banten seharusnya bu Airin dan Ade yang harusnya menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari parcok tadi. Kami yakin bu Airin dan Ade akan menang," kata Hasto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Bahkan kata Hasto, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengadvokasi terkait hasil Pilkada di Banten.

Baca juga: Anomali Hasil Quick Count Pilkada Banten 2024, Andra Soni Ungguli Airin Rachmi Diany, PDIP: Ironis

Kata dia, tim advokasi itu dipimpin langsung oleh Yasonna H. Laoly dan juga Ronny Talapessy.

"DPP PDI Perjuangan juga membentuk tim khusus di bawah Kepemimpinan Pak Laoly dan Pak Ronny untuk melakukan advokasi di Banten," beber Hasto.

Tak hanya di Banten, Hasto juga menyoroti Pilkada di Sulawesi Utara. Kata dia, jika di provinsi tersebut tidak dilaksanakan pengerahan sampai ke gereja maka, Pilkada tersebut bisa dimenangkan oleh Steven Kandouw-Alfred Denny.

Pasangan Steven-Alfred merupakan kandidat gubernur-wakil gubernur yang diusung PDIP. Steven juga petahana di Pilkada Sulawesi Utara.

"Di Sulut, kalau tidak ada mobilisasi, tekanan-tekanan sampai gereja gereja, kepala kepala desa, anggota DPRD, kami meyakini saudara Steven Kandouw yang akan menang," kata dia.

Hasto juga menyatakan, terdapat dua provinsi lain yang menurut dia bisa dimenangkan oleh pasangan cagub-cawagub yang diusung oleh PDIP.

Adapun dua provinsi tersebut yakni, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Kedua provinsi itu menurut Hasto, dicampuri oleh alat-alat negara dan juga instrumen daru aparatur negara.

"Di Jateng, kami meyakini, sekiranya tidak ada instrumen kekuasaan dan sumber daya negara yang dikerahkan, kami meyakini Andika-Hendi akan menang," kata dia.

"Sumut, Letjen Purnawirawan Edy dan Hasan Basri kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya upaya di dalam membentengi ruang kebebasan demokrasi," tandas Hasto.

Apa Itu Partai Coklat?

Istilah "Partai Coklat" kerap dimunculkan para politisi bersamaan proses pemilihan umum di Indonesia, tidak terkecuali saat Pilkada Serentak 2024.

Istilah ini muncul karena dinilai sebagai simbol penyimpangan demokrasi saat pemilu.

Istilah ini pertama kali mencuat dalam rapat Komisi I DPR RI yang membahas netralitas TNI dan penegakan hukum dalam proses demokrasi. Namun, istilah tersebut ternyata memiliki akar yang lebih dalam, merujuk pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok tertentu.

Dengan berbagai pendapat yang mencuat, isu "Partai Coklat" ini tidak hanya menjadi wacana politik, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

Istilah "Partai Coklat" pertama kali mencuat ketika Yoyok Riyo Sudibyo, anggota DPR RI Fraksi NasDem, mengungkapkan pandangannya dalam rapat bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Baca juga: Hasil Quick Count Pilkada Banten 2024, Hitung Cepat Andra Soni Ungguli Airin Rachmi Diany

Menurut Yoyok, netralitas TNI sangat baik, tetapi demokrasi Indonesia yang brutal membutuhkan tindakan tegas terhadap penyimpangan seperti politik uang dan kampanye hitam.

Ia menyebut "Partai Cokelat" sebagai fenomena baru yang terkait dengan Pilkada 2024. Istilah ini digunakan untuk mengkritik penyimpangan dalam proses demokrasi, yang dinilai mengarah pada pembentukan kekuasaan otoriter.

Terkini, pihak PDIP melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen)-nya tak menampik "Partai Cokelat" merujuk dugaan keterlibatan polisi atau Polri pada beberapa Pilkada di daerah pada 2004.

Hasto menyampaikan ini ketika menegaskan seluruh jajaran PDI-P memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024). 

“Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai coklat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024). 

Istilah itu kemudian menyudutkan Polri karena disebut-sebut melakukan pengerahan aparat pada pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri pernah membantah tuduhan tersebut.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas Polri di Pilkada. 

Ia pun mengaku telah memerintahkan bawahannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan hanya fokus menjaga keamanan selama proses Pilkada.

Listyo juga menyebut bahwa pengawasan netralitas dilakukan oleh pihak internal dan eksternal untuk memastikan kredibilitas institusi Polri tetap terjaga. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan di Tribunnews.com dengan judul Hasto PDIP: Kami Yakin Airin Menang di Banten Kalau Tidak Ada Pengerahan ''Partai Cokelat''

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.