Walikota Samarinda Andi Harun Pastikan tak Ada Kecurangan dalam CPNS dan PPPK 2025

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sebagian tahapan pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah dilaksanakan.

Para peserta yang telah mendaftar kini menanti hasil pengumuman yang dijadwalkan pada Januari 2025.

Namun, di tengah proses tersebut, kekhawatiran terkait isu kecurangan dan praktik orang dalam sering kali muncul di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa potensi kecurangan dalam pelaksanaan tes CPNS dan PPPK di Samarinda sangat kecil, alias hampir tidak mungkin terjadi.

Baca juga: Bocoran CPNS 2025, Kapan Dibuka? Begini Penjelasan Menpan RB Soal Jadwal Seleksi

Hal ini lantaran mekanisme seleksi yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat.

“Yang pasti, kalau di daerah khususnya Samarinda, sangat kecil kemungkinan terjadi kecurangan, bahkan potensinya hampir tidak ada. Bahkan, Wali Kota tidak tahu dan tidak memiliki sedikit pun kewenangan dalam proses tersebut, apalagi kepala dinas atau sekda (sekretaris daerah),” ujar Andi Harun.

Ia menjelaskan, meskipun usulan kuota untuk CPNS dan PPPK berasal dari pemerintah daerah, namun penentuan jumlah kuota tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

Besaran kuotanya tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. Proses seleksi pun saat ini serba online dan transparan.

"Sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan menjadi sangat kecil,” lanjutnya.

Walikota Andi Harun juga menekankan bahwa peran pemerintah daerah hanya sebatas menerima hasil akhir dari pusat. 

“Saya sendiri tidak mengetahui siapa saja yang lolos berkas atau seleksi, karena pemerintah daerah hanya menerima hasil akhirnya dari pusat," tuturnya.

Meski ujian dilaksanakan di daerah, seluruh pelaksanaannya tetap diawasi secara ketat.

Baca juga: 6 Strategi untuk Lolos Tes SKB CPNS 2024 Lengkap dengan Link PDF Kisi-Kisi dan Contoh Soal

Namun, Wali Kota Andi Harun tetap meminta partisipasi aktif dari masyarakat jika menemukan indikasi kecurangan, seperti penggunaan joki atau praktik tidak adil lainnya.

“Jika ada dugaan kecurangan, seperti penggunaan joki atau indikasi lainnya, saya minta segera dilaporkan kepada saya," katanya.

Jika sampai hari ini ada yang menyampaikan siapa yang melakukan itu, kalau orang dalam misalnya, sepanjang ada bukti dan tidak fitnah.

"Saya akan berhentikan langsung dari jabatannya,” pungkasnya. (*)