Dampak IKN Kaltim, Frekuensi Banjir di Daerah Penyangga Meningkat di 2024 dan Deforestasi Masif

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek pembangunan IKN Kaltim kembali disorot di penghujung tahun 2024. 

Sejumlah dampak IKN Kaltim disinggung Greenpeace yang mendesak agar Pemerintah menghentikan sementara megaproyek warisan Jokowi ini.

Mulai dari frekuensi banjir daerah penyangga IKN Kaltim di tahun 2024 yang meningkat hingga deforestasi yang kian masif.

Greenpeace mendesak Pemerintah agar menghentikan sementara proyek IKN Kaltim dan membuat masterplan atau rencana induk yang benar-benar memperhatikan prasyarat sosial dan lingkungan.

Baca juga: 4 Tuntutan GMNI Balikpapan soal Proyek Tol IKN-Balikpapan, Soroti Ganti Rugi hingga Lingkungan

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Rio Rompas, menegaskan permintaan untuk menghentikan sementara pembangunan IKN Kaltim ini. 

"Hentikan dulu pembangunan IKN. 

Pemerintah harus buat masterplan atau rencana induk yang betul-betul memenuhi prasyarat sosial dan lingkungan, ada dokumen komprehensif tentang daya tampung dan daya dukung lingkungan," tutur Rio, Senin (23/12/2024).

Dalam catatan Greenpeace, banjir di penyangga IKN tahun 2024 ini sudah terjadi empat kali.

Sementara tahun 2023 lalu terjadi sebanyak tiga kali.

Ini artinya frekuensi banjir terus meningkat sejak IKN dibangun dalam tiga tahun belakangan ini dengan cara-cara serampangan.

Menurut Rio, penghentian sementara pembangunan IKN perlu dilakukan, mengingat perubahan iklim yang berdampak pada daya dukung lingkungan semakin nyata.

Apalagi menilik rencana Pemerintah yang akan menggeber pembangunan gedung-gedung yang dirancang melengkapi ekosistem Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif serta hunian ASN hingga operasional pada tahun 2028-2029 mendatang.

Pembangunan gedung-gedung ini tentu akan menerabas tutupan hutan.

Meskipun, lahan yang akan digunakan merupakan hutan tanaman industri (HTI) yang tidak sama dengan hutan alami, namun tetap saja berdampak pada daya dukung lingkungan sekitarnya.

Baca juga: Dampak Proyek IKN Kaltim, Derita Warga Sepaku Hirup Debu Siang dan Malam, di Rumah bahkan Sekolah

"Tutupan hutan alami sudah tidak ada, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah diganti jadi HTI.